Di Forum BRICS, Menaker Sebut AI Harus Dikelola Secara Bijak dan Inklusif

Kecerdasan buatan (AI) dinilai bukan sekadar tren, tetapi kekuatan transformasi yang mengubah cara dunia bekerja, termasuk di Indonesia. AI pun dinilai bisa menghadirkan 2 sisi tantangan.

Di samping itu, kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, AI menjanjikan efisiensi peningkatan produktivitas, peluang kerja, dan inovasi baru. Namun, tanpa tata kelola yang inklusif, AI berisiko memperluas kesenjangan, dan meninggalkan sebagian tenaga kerja.

“AI telah mengubah industri dan mendefinisikan ulang keterampilan. Namun, dengan potensi sebesar itu, transformasi ini harus dikelola secara bijaksana dan inklusif,” kata Yassierli pada pertemuan Menteri Ketenagakerjaan BRICS di Brasilia, Brasil, Jumat (25/4).

Karena itu, kata Yassierli, Indonesia mengedepankan pendekatan berbasis masyarakat dalam mengadopsi AI. Tujuannya, untuk menciptakan peluang yang lebih luas, melindungi martabat manusia, dan memperkuat keadilan sosial.

Secara luas, lanjut Yassierli, pendekatan itu diwujudkan melalui 4 fokus utama. Pertama, inklusi digital. Kedua, penyiapan keterampilan. Ketiga, perlindungan sosial adaptif. Keempat, dialog sosial inklusif.

Masih dalam forum internasional itu, Yassierli mengajak negara-negara BRICS untuk memperkuat kerja sama global, kolaborasi tata kelola AI, dan mempromosikan inovasi berbasis keadilan, serta keberlanjutan.

“Masa depan pekerjaan bukan hanya ditentukan oleh algoritma, tetapi oleh pilihan-pilihan yang kita ambil hari ini. Indonesia memilih melangkah dengan tekad, menjunjung keadilan, dan berpegang pada semangat kolaborasi,” ujarnya.