Defisit APBN hingga 14 Desember 2022 Lebih Kecil Dibandingkan Tahun Lalu

Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 disebut mengalami defisit Rp 237,7 triliun hingga 14 Desember 2022. Nilai defisitnya lebih kecil dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya dan rencana yang tertuang dalam Perpres 98 Tahun 2022 yakni sebesar Rp 840,2 triliun.

“Defisit tahun lalu yang posisi 14 Desember 2021 mencapai Rp 617,4 triliun. Secara persentase terhadap PDB defisit posisi 14 Desember adalah 1,22%, tahun lalu defisitnya 3,64% dari PDB. Total (defisit) Perpres kita adalah 4,5%,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam APBN Kita yang digelar secara virtual, Selasa (20/12).

Sri Mulyani mengatakan, situasi defisit tersebut berdampak terhadap penurunan drastis di sektor pembiayaan. Penurunan deficit juga menggambarkan APBN yang sehat dengan realisasi pembiayaan sebesar Rp 469,8 triliun di mana jumlahnya lebih rendah 28,5% dibandingkan dengan posisi pembiayaan 14 Desember 2021 sebesar Rp 676,8 triliun.

“Ini juga jauh lebih rendah dibandingkan posisi Perpres yaitu Rp 840,2 triliun,” ujar Sri Mulyani.

Sementara itu dari sisi belanja negara, kata Sri Mulyani, hingga November 2022 mencapai Rp 2.614,4 triliun atau naik 13,2% dari tahun lalu. Sedangkan pencapaian belanja hingga dengan 14 Desember 2022, naik menjadi Rp 1.717,6 triliun atau 11,9% naik dari tahun sebelumnya.

Dari target APBN sesuai Perpres 98/2022, kata Sri Mulyani, belanja negara yang direncanakan sebesar Rp 3.106,4 triliun. Dengan begitu, jika seluruhnya terealisais, maka terdapat kurang lebih Rp 400 triliun yang akan dibelanjakan hingga akhir Desember 2022.

“Jadi kalau kita lihat hingga 14 Desember Rp 2.717 triliun, sedangkan APBN kita di dalam Perpres 98 akan membelanjakan Rp 3.106,4 triliun,” kata Sri Mulyani.

Untuk alokasi belanja kementerian/lembaga (K/L), kata Sri Mulyani, pemerintah telah menggelontorkan sebesar Rp 954,4 triliun. Jumlah ini lebih tinggi dari Perpres 98/2022 yang ditetapkan sebesar RP 945,8 triliun.

“Dalam hal ini untuk belanja K/L memang lebih rendah dari tahun lalu, tapi itu sudah terbelanjakan atau lebih tinggi dari alokasi,” ujar Sri Mulyani lagi.

Dari sisi belanja non-K/L, kata Sri Mulyani, pemerintah telah menyalurkan anggaran sebesar Rp 1.013,5 triliun atau naik 51% dari tahun lalu yang hanya mencapai Rp 671,2 triliun. Sedangkan target yang ada dalam Perpres mencapai Rp 1.355,9 triliun.

“Dalam hal ini kenaikan hampir mencapai 2 kali lipatnya. Ini yang menggambarkan bahwa APBN bekerja sangat keras untuk melindungi masyarakat dari guncangan melalui berbagai belanja K/L dan non-K/L,” kata Sri Mulyani.

Dari sisi transfer ke daerah, kata Sri Mulyani, terhitung hingga 14 Desember 2022, alokasi keuangan yang diberikan pemerintah pusat ke daerah mencapai Rp 749,7 triliun, sedangkan pada posisi November 2022 sebesar 731,7 triliun. Alokasi pada Desember naik 1,9% jika dibandingkan tahun sebelumnya.

“Ini adalah situasi dari kinerja APBN, kalau kita lihat pertumbuhan dari belanja kita yang Rp 2.429,4 triliun mencapai Rp 2.717,6 triliun itu naik 11,9%. Kenaikan yang sangat tinggi yang bisa dan telah mendukung pemulihan ekonomi dari sisi pertumbuhan, dari sisi inflasi atau stabilitas, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kesempatan kerja, sehingga terjadi penyerapan tenaga kerja baru 4,2 juta orang,” katanya.