Dalam Waktu Dekat Dana yang Masuk ke Lembaga Pengelola Investasi Mencapai Rp280 Triliun

Presiden Joko Widodo mengungkapkan dalam waktu dekat dana yang akan masuk ke  lembaga pengelola investasi, Sovereign Wealth Fund (SWF) atau Indonesia Investment Authority (INA) mencapai US$20 miliar atau Rp280 triliun (kurs:14.000).

“Saya tadi bisik-bisik ke Bu Menteri Keuangan, awal-awal ini mungkin sebulan dua bulan ini target yang masuk ke SWF kita berapa? Dijawab Menteri Keuangan ‘ya kira-kira US$20 miliar’. Duit yang gede banget,” ungkap Presiden Jokowi saat memberikan arahan pada Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2021, Jumat (15/1).

Saat memberikan arahan secara virtual dari Istana Bogor, Presiden didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Pemerintah sendiri, tambah Presiden akan menyetorkan modal awal secara tunai sebesar Rp15 triliun dan saham BUMN sebesar Rp50 triliun untuk Indonesia Investment Authority (INA).

“Saya berharap INA akan menjadi mitra strategis investasi yang kuat secara hukum, kelembagaan dan menjadi mitra strategis yang andal dan terpercaya untuk pembangunan ekonomi dalam jangka panjang dan berkelanjutan,” ujar Presiden.

Lembaga pengelola investasi atau Sovereign Wealth Fund (SWF) merupakan amanat dari UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Presiden mengatakan pemerintah akan secepatnya menerbitkan peraturan turunan baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Presiden (Perpres) dari undang-undang tersebut agar Indonesia semakin kompetitif secara global.

Salah satu PP yang sudah disahkan adalah adalah PP mengenai SWF yang kemudian secara resmi dinamakan Indonesia Investment Authority (INA). Jokowi mengatakan INA dibentuk untuk menangkap peluang investasi dan solusi alternatif untuk pembiayaan pembangunan.

“Nama-nama untuk dewan pengawas sudah kita sampaikan kepada DPR dan kita harapkan selesai nanti minggu depan ini,” ujarnya.

Pembentukan SWF, tambah Jokowi sangat diperlukan untuk memenuhi pembiayaan yang semakin besar ke depan dan juga untuk meningkatkan penanaman modal asing langsung (foreign direct investment) serta untuk menurunkan rasio utang terhadap PDB.