Pemerintah Indonesia tidak akan membalas kebijakan penyesuaian tarif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Pemerintah akan menempuh jalur negosiasi, dan mendorong perubahan Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) antara AS dengan Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, mekanisme TIFA yang ditandatangani pada 1996, sudah tidak relevan dengan kondisi ekonomi saat ini. Rencananya, hasil negosiasi antara Indonesia dengan AS, akan dimasukkan dalam perjanjian baru TIFA.
“Hampir semua negara Asean tidak retaliation, jadi Vietnam sudah menurunkan semua tarif ke 0%, kemudian Malaysia juga akan mengambil jalur negosiasi, demikian pula Kamboja dan Thailand. Jadi kita mengambil jalur yang sama, kita akan mengambil jalur negosiasi, jadi jalurnya yang akan kita samakan, kemudian mekanisme TIFA kita samakan,” kata Airlangga dalam keterangam resminya di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (7/4).
Airlangga menambahkan, pemerintah pun masih mengkaji pengenaan biaya produk yang diimpor AS. Indonesia hingga saat ini, belum memutuskan terkait penyesuaian biaya ekspor dan impor untuk menanggapi kebijakan AS tersebut.
“Jadi ada beberapa yang sedang dikaji, pertama tentu kita melihat impor. Sebetulnya impor tarif kita terhadap produk yang diimpor Amerika relatif rendah. 5%, bahkan untuk wheat maupun soya bean itu sudah 0%,” ujar Airlangga.
Untuk mengurangi defisit neraca perdagangan senilai US$ 18,2 miliar yang diduga menjadi penyebab penerapan tarif resiprokal itu, menurut Airlangga, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah berencana menggenjot sejumlah komoditas dalam negeri yang akan diekspor ke AS.
“Tentu kita akan ambil yang top 10 Indonesia, contohnya kalau ekspor Indonesia elektronik, sepatu. Tetapi kita tahu bahwa komponen yang Amerika butuhkan tidak diberlakukan, contohnya semiconductor, kemudian furniture, produk daripada kayu. Kemudian juga copper and gold, itu juga tidak ada,” ujarnya.
