Beberkan Laporan Keuangan Pemerintah 2021, BPK Beri Opini WTP

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2021. Semua laporan keuangan pemerintah pusat dinilai sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Ketua BPK Isma Yatun menuturkan, realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dalam LKPP 2021 meliputi pendapatan dan hibah senilai Rp 2.011 triliun. Jumlah ini mencapai 115% dari target anggaran pendapatan yang ditetapkan dalam APBN 2021 yaitu Rp 1.743,64 triliun.

“Realisasi pendapatan dan hibah tersebut diperoleh dari realisasi penerimaan perpajakan senilai Rp 1.547,84 triliun atau 107% dari target senilai Rp 1.444,54 triliun,” kata Isma di Kompleks Parlemen, Selasa (14/6).

Selanjutnya, kata Isma, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) senilai Rp 458,49 triliun atau 154% dari target yang ditetapkan Rp 298,2 triliun, dan realisasi penerimaan hibah sebesar Rp 5,01 triliun atau 555% dari target senilai Rp 0,9 triliun.

Sedangkan untuk realisasi belanja negara pada 2021, kata Isma, pemerintah mengeluarkan Rp 2.786,41 triliun atau 101,32% dari anggaran belanja yang ditetapkan dalam APBN 2021 senilai Rp 2.750,03 triliun. Realisasi belanja negara tersebut terdiri atas realisasi belanja pemerintah pusat Rp 2.000,7 triliun atau 102,36% dari anggaran belanja yang ditetapkan, realisasi transfer ke daerah sebesar Rp 713,85 triliun atau 98,67% dari anggaran yang ditetapkan, dan realisasi dana desa sebesar Rp 71,85 triliun atau 99,8% dari anggaran yang ditetapkan.

Penyebab realisasi belanja pemerintah pusat yang melebihi anggaran, kata Isma, karena realisasi belanja barang yang melampaui sebesar 146%, realisasi belanja subsidi 138%, dan realisasi belanja bantuan sosial sebesar 108% dari jumlah anggaran yang tersedia. “Pelampauan atas belanja tersebut dijelaskan pada catatan atas laporan keuangan,” kata Isma.

Dengan adanya realisasi pendapatan negara dan hibah serta belanja negara tersebut, kata Isma, maka realisasi defisit anggaran 2021 sebesar Rp 775,06 triliun atau 77% dari target yang ditetapkan dalam APBN 2021. Realisasi defisit anggaran tersebut mencapai 4,57% dari produk domestik bruto (PDB) atau lebih rendah dari target defisit anggaran dalam APBN 2021 yakni 5,7% dari PDB.

“Selain itu realisasi defisit anggaran 2021 juga lebih rendah dibandingkan dengan realisasi defisit anggaran tahun 2020 yang mencapai 6,14% dari PDB,” ujar Isma.

Selanjutnya, kata Isma, pemerintah melaporkan realisasi pembiayaan senilai Rp 871,72 triliun atau 87% dari anggaran pembiayaan yang ditetapkan. Realisasi tersebut terdiri atas realisasi pembiayaan dalam negeri Rp 881,63 triliun dan realisasi pembiayaan luar negeri minus Rp 9,91 triliun. Realisasi pembiayaan dalam negeri sebagian berasal dari surat berharga dan pinjaman dalam negeri serta penggunaan rekening pemerintah saldo anggaran lebih (SAL).

Sedangkan, realisasi pembiayaan luar negeri yang minus Rp 9,91 triliun sebagian besar disebabkan realisasi pembayaran pokok cicilan utang luar negeri melebihi realisasi penarikan pinjaman.