Ada PPKM Darurat, Pemerintah Percepat Penyalura BLT Desa, PKH dan Kartu Sembako

Pemerintah mempercepat penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, Program Keluarga Harapan (PKH) dan kartu sembako untuk menabah daya beli masyarakat, terutama setelah pemerintah memberlakukan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa Bali pada 3 hingga 20 Juli 2021.

“Kita mempercepat penyaluran BLT Desa. Ini juga akan sangat penting pada saat dilakukan PPKM Darurat, terutama untuk zona-zona merah,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, saat konferensi pers, Jumat (2/7).

BLT Desa tahun 2021 ini akan diberikan kepada 8 juta Kelompok Penerima Manfaat (PKM), dengan total anggaran Rp28,8 triliun. Anggaran tesebut merupakan bagian dari anggaran dana desa sebesar Rp72 triliun pada tahun 2021 ini.

“BLT Desa ini diberikan kepada keluarga miskin, atau yang tidak mampu atau rentan di desa dengan besar Rp300 ribu per kelmpok penerima per bulan,” ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengungkapkan hingga 1 Juli 2021, realisasi anggaran dana desa sebesar Rp27,41 triliun atau 38,1% dari pagu. Dari jumlah realisasi tersebut, penyaluran BLT Desa baru sebesar Rp5,05 triliun, dari pagu Rp28,8 triliun. “Artinya di dalam dana desa itu masih ada anggaran yang sangat memadai karena sampai bulan Juli ini baru 5 juta (dari target 8 juta) yang mendapatkan dan baru Rp5,05 triliun yang dibelanjakan,” ungkapnya.

Ia mengatakan dana desa tahun 2021 ini 2021 diprioritaskan untuk BLT, terutama dalam kondisi Covid ini. Untuk mengakselerasi BLT Desa ini, Sri Mulyani mengatakan Kementerian Keuangan sudah berkoordinasi dengan Kementerian Desa.

“Kita juga memberikan relaksasi bagi penerima BLT desa yaitu KPM atau kelompok penerima manfaat ditetapkan melalui review penduduk miskin di desa berdasarkan data dari kelopok penerima manfaat tahun 2020. Karena tahun 2020 yang lalu BLT Desa itu sudah dilakukan dan mencapai 8 juta KPM. Sekarang ini dengan 5 juta, sebetulnya masih ada ruang untuk menambah penerima,”ujarnya.

Kemudian BLT Desa juga bisa dibayarkan secara rapel untuk triwulanan mulai Juli ini atau selama pelaksanaan PPKM Darurat ini.

Selain mempercepat penyaluran BLT Desa, Pemerintah juga mempercepat penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan program kartu sembako.

Pada tahun 2021 ini, anggaran PKH sebesar Rp28,31 triliun dengan target jumlah penerima mencapai 10 juta KPM. Realisasi penyaluran PKH hingga kuartal kedua adalah Rp13,96 triliun dimana pada kuartal pertama sebesar Rp6,83 triliun dan kuartal kedua sebesar Rp7,13 triliun. Jumlah penerima manfaat juga masih di bawah target yaitu 9,67 juta pada kuartal pertama dan 9,9 juta pada kuartal kedua. “Kita berharap bisa mencapai target komplit 10 juta KPM,” ujarnya.

Sri Mulyani mengungkapkan jumlah yang diterima KPM untuk program PKH ini berbeda-beda tergantung komposisi keluarganya. “Kalau keluargaya ada ibu hamil, ada anak usia dini, maka bisa mendapatkan Rp3 juta. Untuk yang memiliki anak SD, maka dia mendapat dukungan Rp900 ribu, kalau anaknya sudah di SMP dapat 1,5 juta, untuk SMA Rp2 juta dan untuk yang memiliki anggota keluarga disable atau lansia mereka mendapatkan Rp2,4 juta. Itu per tahun,” ujarnya.

Selain program PKH, pemerintah juga mempercepat penyaluran dana program kartu sembako. Sri Mulyani mengatakan tahun ini, anggaran kartu sembako adalah Rp42,37 triliun dengan target jumlah penerima 18,8 juta. Sampai Juni, realisasinya baru Rp17,75 triliun dengan jumlah penerima 15,9 juta.

“Itu Kementerian Sosial masih terus memperbaiki datanya untuk bisa mendapatkan target sampai 18,8 juta. Jadi, realisasinya selama ini masih di 15,9 juta. Jadi masih ada ruangan hampir 3 juta kelompok penerima yang bisa diberikan kartu sembako sebesar Rp200 ribu per bulan,” ujarnya.