5 Arahan Presiden Jaga Stabilitas Harga Pangan

Presiden RI Joko Widodo menegaskan pentingnya kerja sama antar daerah dalam mengendalikan inflasi karena terdapat sentra produksi dan distribusi yang berbeda. Presiden memberikan 5 arahan dalam menjaga stabilitas harga dan meningkatkan ketahanan pangan, sehingga mendukung daya beli masyarakat dan pemulihan ekonomi nasional.

Pertama, memperkuat identifikasi sumber tekanan inflasi di daerah melalui pemanfaatan data makro dan mikro serta data detail. Kedua, memperluas kerja sama antardaerah (KAD) guna mengurangi disparitas pasokan dan harga antarwilayah. TPIP dan TPID perlu mengidentifikasi wilayah surplus dan defisit serta menjadi fasilitator untuk mendorong kerjasama antar daerah dalam pengendalian inflasi. Ketiga, menurunkan biaya transportasi dengan memanfaatkan fasilitasi distribusi perdagangan antardaerah dan termasuk menurunkan harga tiket pesawat dengan menambah jumlah pesawat. Keempat, mengoptimalkan penggunaan anggaran belanja tidak terduga untuk mendukung upaya pengendalian inflasi daerah. Kelima, mempercepat penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Arahan tersebut merupakan strategi yang perlu ditempuh di tengah tantangan global berupa ketegangan geopolitik yang masih berlangsung, gangguan mata rantai pasokan global, dan pelaksanaan kebijakan proteksionisme di berbagai negara yang berdampak pada peningkatan inflasi global, termasuk Indonesia.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, inflasi secara spasial, terdapat 30 provinsi yang realisasinya di atas nasional. Oleh karena itu menjadi perhatian oleh para gubernur untuk ikut menjaga melalui TPID agar melakukan extra effort agar stabilisasi harga bisa di jaga.

Lebih lanjut Menko Airlangga menyampaikan bahwa dalam evaluasi kinerja TPID tahun 2021 dari segi partisipasi TPID Provinsi/Kabupaten/Kota mencapai 78% atau meningkat 7% dibanding tahun sebelumnya. Pada kesempatan tersebut Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa terdapat beberapa daerah yang berprestasi dan diharapkan diberikan fasilitas dan tambahan insentif.

Menko Airlangga menjelaskan bahwa sinergi dari TPIP dan TPID terus diupayakan melalui berbagai langkah, antara lain melalui strategi 4K yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif, sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan menjaga daya beli masyarakat.

“Dari segi keterjangkauan, Pemerintah memberikan stimulus ekonomi berupa penyaluran bansos baik dari APBN maupun APBD,” ujar Menko Airlangga.

Dalam menjaga ketersediaan pasokan, Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Bulog terus dijaga di level 1 hingga 1,5 juta ton. Sedangkan terkait upaya peningkatan produktivitas maupun penguatan kelembagaan, fasilitasi akses pembiayaan dilakukan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sektor Pertanian dan pemanfaatan Sistem Resi Gudang yang terus dioptimalisasikan.

“Terkait dengan KUR, kita sudah sediakan di tahun ini minimal untuk pertanian sebesar Rp90 triliun. Namun ini alokasi yang bisa dinaikkan,” jelas Menko Airlangga.

Salah satu program strategis yang terus diupayakan oleh daerah untuk menjaga kelancaran distribusi yakni Kerjasama Antar Daerah (KAD). Jumlah KAD terus meningkat dimana pada tahun 2021 terdapat 93 KAD dan menjadi 111 pada tahun kuartal I-2022.

Lebih lanjut, Menko Airlangga menyampaikan bahwa perlu terus dilakukan komunikasi yang efektif untuk menjaga ekspektasi masyarakat sehingga tidak menimbulkan panic buying. Kemudian, Menko Airlangga dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan kepada Presiden terkait beberapa hal yang perlu dijaga dan diantisipasi terkait dengan peran yang dilakukan Pemerintah melalui APBN untuk menahan harga BBM yang menjadi tantangan di kuartal ke dua.

“Kami berharap berdasarkan beberapa program dan extra effort yang dilakukan diperkirakan laju inflasi 2022 dikisaran 4-4,8%,” kata Menko Airlangga.