3 Menteri Ini Tandatangani SKB untuk Percepat Pelaksanaan Program 3 Juta Rumah

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait resmi menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program pembangunan Tiga Juta Rumah.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, dengan adanya SKB itu para kepala daerah diimbau untuk membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kepala daerah juga diminta untuk mempercepat proses pelayanan pemberian izin persetujuan bagunan gedung (PBG) bagi MBR paling lama 10 hari kerja, serta menetapkan peraturan kepala daerah (Perkada) mengenai pembebasan retribusi PBG dalam waktu 1 bulan ke depan.

“Potensi jika BPHTB dihapuskan, nilai untuk rumah tipe 36 kurang lebih Rp 6.250.000, kemudian untuk izin PBG akan dibebaskan Rp 4.320.000. Jadi rumah tipe 36 sebetulnya bisa dihemat kurang lebih Rp 10.570.000, ini yang diuntungkan adalah masyarakat,” kata Tito dalam keterangan resminya pada Senin (25/11).

Dalam rangka mengurangi backlog perumahan, kata Menteri PU Dody Hanggodo, pihaknya mendukung penuh rencana tersebut. Kementerian PU akan memberikan dukungan pembangunan infrastruktur dasar seperti akses jalan, air baku, pengolahan air bersih, pengolahan air limbah, pengelolaan sampah, dan drainase lingkungan.

“Harapan kami walaupun rumahnya murah, tapi tidak murahan. Walau untuk masyarakat berpenghasilan rendah tapi tetap kualitas bangunan dan infrastruktur dasarnya tetap terjaga dan manusiawi,” kata Dody.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang ikut mendukung program pembangunan 3 juta rumah. Menurut Ara, program 3 juta rumah dapat terealisasi dengan melibatkan peran para stakeholders.

“Kami merasa tidak sendirian, apalagi PU adalah induk kami. Terima kasih juga kepada Kemendagri serta para kepala daerah yang telah mengikhlaskan PAD (pendapatan asli daerah) berkurang untuk mendukung percepatan program ini,” katanya.