10 Tahun Program JKN, Dirut BPJS: Sekarang Jarang Kedengaran Orang Jual Aset untuk Pengobatan

0
279

Tahun ini, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memasuki tahun ke-10 setelah resmi diluncurkan pada 1 Januari 2014. Selama kurang lebih satu dekade, program yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ini terus memperbaiki tata kelolanya.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti mengatakan sepanjang hampir satu dekade, dengan segala dinamikanya, program JKN telah berkembang menjadi program yang sangat strategis, memiliki kontribusi besar dan mampu membuka akses layanan kesehatan melalui perlindungan finansial yang diberikan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

Ali Ghufron mengatakan dulu ada buku berjudul ‘Orang Miskin Dilarang Sakit’, karena sulitnya mendapatkan akses layanan kesehatan di Indonesia. Tetapi, kini dengan adanya program JKN, akses ke layanan kesehatan bisa dengan mudah diperoleh oleh semua orang dari berbagai lapisan ekonomi.

“Dulu, waktu saya masih di Jogja, ada buku ‘Orang Miskin Dilarang Sakit’. Ini benaran bukunya dan waktu itu memang banya orang jual aset, entah rumah, kerbau, sapi, atau sawah dan lain sebaginya, itu sering. Sekarang jarang kedengaran,” ujar Ali Ghufron dalam acara ’10 Tahun Program JKN’ di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (30/1).

Baca Juga :   Kondisi Keuangan Positif dan Likuid, BPJS Kesehatan Buka Lebar-lebar Peluang Kolaborasi

Menurut Ali Ghufron dalam satu dekade ini, cakupan program JKN ini juga telah meningkat secara tajam. Saat ini hampir 250 juta orang telah menjadi peserta BPJS Kesehatan atau sudah sekitar 90% dari total populasi Indonesia. Selain dari sisi cakupan yang makin luas, dalam satu dekade ini, program ini juga berhasil mengintegrasikan berbagai program jaminan kesehatan menjadi satu single-payer healthcare yang terintegrasi. Program Jamsostek, Askes dan Jamkesmas berhasil diintegrasikan menjadi satu.

Tetapi, Ali mengakui masih ada pekerjaan rumah kedepan. Dari sisi cakupan, tahun 2024 sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) cakupan JKN harus sudah mencapai 98%.

“Itu tentu suatu hal yang tidak mudah. Tidak mudahnya itu karena ada The Missing Middle dan sektor-sektor informal tetapi mereka tidak masuk ke PBI [program bantuan iuran]. Ini suatu pekerjaan yang tentu tidak mudah. Oleh karena itu, kita berkeinginan semua pemangku kepentingan bekerja bersama-sama untuk bisa mencapai universal coverage,” ujar Ali.

Selain dari sisi cakupan, prestasi lainnya yang sudah berhasil digapai dalam satu dekade terakhir program JKN ini adalah neraca keuangan BPJS Kesehatan yang berhasil menjadi positif.

Baca Juga :   Diduga Kuat Data Bocor, Kementerian Kominfo Panggil Direksi BPJS Kesehatan

“Ini suatu hal yang menurut saya luar biasa karena tidak mudah, apalagi sejak didirikan BPJS itu selalau defisit,” ujarnya.

Ali mengatakan dengan upaya dari berbagai pihak, defisit keuangan BPJS ini berhasil diatasi. “Saya selalu ditanya, tidak saja [oleh] Bapak Presiden yang menanyakan, kok bisa jadi positif, gimana? Tetapi teman-teman dari berbagai negara, kalau ketemu itu nanya, kok bisa positif, bagaimana?,” ujarnya.

Dapatkan berita dan analisis seputar ekonomi, bisnis dan lainnya hanya di theiconomics.com.

Pastikan untuk mengikuti perkembangan terbaru, berita, dan event The Iconomics di akun sosial media kami:
Instagram: the.iconomics
TikTok: @theiconomics
YouTube: @theiconomics
X: theiconomic
LinkedIn: The Iconomics

Leave a reply

Iconomics