Sri Mulyani Ungkap Pesan Bank Dunia kepada Jokowi soal Investasi

Kementerian Keuangan telah merancang berbagai kebijakan dalam bentuk insentif untuk mempermudah masuknya investasi ke Indonesia. Beberapa kebijakan tersebut antara lain penetapan tax holiday dan tax allowance untuk investasi did sekitar 18 sektor industri kunci yang telah ditetapkan Kementerian Koordinator Perekonomian.

“Kami mendesain ulang kedua kebijakan ini agar sejalan dengan semangat penyederhanaan dan kepastian,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat pembukaan acara US-Indonesia Investment Summit 2019 di Jakarta pada Kamis (21/11).

Sejalan dengan itu, kata Sri Mulyani, Bank Dunia juga telah memberi saran penting kepada pemerintahan Joko Widodo di periode kedua kepemimpinannya. Presiden, kata Sri Mulyani, harus memberi kejutan kepada investor melalui reformasi ekonomi yang menciptakan kredibilitas, kepastian dan kepatuhan.

“Saya pikir ini adalah pesan yang presiden telah coba komunikasikan dengan komunitas global. Bahwa di bawah periode kepemimpinan Presiden Jokowi yang kedua ini, kami terbuka untuk berbisnis. Dan dengan reformasi ini, kami akan menciptakan kredibilitas dan kepastian bagi ekonomi Indonesia,” kata Sri Mulyani.

Sejak implementasi kebijakan insentif ini pada tahun lalu, Sri Mulyani mencatat, dana yang diperoleh dari tax allowance sejauh ini telah mencapai lebih dari Rp 285 triliun, 158 fasilitas disetujui, dan 140 pembayar pajak.

Pun demikian dalam tax holiday, yang disediakan dengan proses kualifikasi yang sangat mudah, Kementerian Keuangan telah menerima lebih dari Rp 519 triliun, dan 44 pembayar pajak telah mengajukan diri ke dalam program ini.

Di samping insentif pajak, Kementerian Keuangan juga menghadirkan program “Super Deduction”. Program ini akan membantu dalam mengurangi beban pajak pada investor yang berinvestasi di sektor penelitian dan pengembangan, pelatihan vokasi, dan proyek-proyek yang bersifat labour-intensive.

“Kami melakukan ini untuk memberi sinyal kepada semua investor bahwa ‘Anda tidak hanya diterima di sini, tetapi kami juga melayani dan memberi Anda insentif, sehingga uang, teknologi, dan pengetahuan yang Anda bawa’ akan memberikan produktivitas aktif di Indonesia,” kata Sri Mulyani lagi.

Pemerintah, kata Sri Mulyani, memastikan investasi ini akan tersalurkan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Sesuai dengan program kerja pemerintah untuk membangun inklusi perekonomian negara, maka didirikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dimana kawasan ini, pengurusan terkait Bea Cukai, PPN, dan proses ekspor akan dipermudah.

Adapun wilayah KEK itu terdiri atas 13 wilayah yaitu Sei Mankei; Tanjung Lesung; Palu; Bitung; Morotai; Tanjung Api-api; Mandalika; Maloy Batutua Trans Kalimantan; Tanjung Kelayang; Sorong; Arun Lhokseumawe; Galang Batang dan Singhasari.