Sederetan Daerah dengan Laporan Pengaduan THR Tertinggi
Partai Buruh bersama dengan serikat buruh berdemonstrasi di depan gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta menolak pembahasan Undang Undang (UU) Cipta Kerja/Iconomics
Kementerian Ketenagakerjaan telah menerima aduan terkait THR Keagamaan 2022 sebanyak 5496 laporan. Kementerian menerima laporan tersebut sejak dibuka 8 April hingga 1 Mei 2022 dari posko THR Virtual.
Kementerian menyebut terdiri dari pengaduan online sebanyak 2935 dan 2561 konsultasi online. Atau pengaduan online sebanyak 53% dan 47% konsultasi online.
Dalam keterangan tertulis 1 Mei 2022, Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi menyebut dari laporan konsultasi THR dari seluruh provinsi Indonesia yang berjumlah 2.561 laporan, pihaknya sudah merespons atau menyelesaikan sebanyak 1.685 laporan dan sisanya 876 laporan masih dalam proses penyelesaian.
Menurut Anwar, laporan konsultasi yang masih dalam proses, 100% pasti akan diselesaikan.
Sementara dari 2935 laporan pengaduan yang masuk Posko THR 2022, berasal dari 1.688 perusahaan. Isu yang diadukan yakni sebanyak 1384 THR tak dibayarkan oleh 794 perusahaan, 1200 THR tak sesuai ketentuan oleh 694 perusahaan dan 351 THR terlambat disalurkan sebanyak 200 perusahan.
Pada 1 Mei, menurut Anwar, sebanyak 72 laporan sudah ditindaklanjuti dan 1610 laporan masih sedang proses.
Sedangkan dalam jumlah pengaduan THR 2022 sejak 8 April-1 Mei, DKI Jakarta juga tercatat melaporkan yakni sebanyak 918 laporan, disusul Jawa Barat sebanyak 599 laporan, Banten sebanyak 316 laporan, dan Jawa Timur sebanyak 280 laporan.
Kemnaker menyebut dari jumlah 918 laporan yang dimiliki DKI Jakarta, paling banyak mengadukan soal THR tak dibayarkan 407 laporan, THR tak sesuai ketentuan 374 laporan dan 137 laporan THR terlambat bayar sebanyak 137 laporan.
Anwar mengatakan provinsi terendah yang mengadu THR yakni Papua, hanya 1 laporan dengan pokok pengaduan THR tak dibayarkan.
Kemnaker akan memberikan hukuman kepada perusahaan-perusahaan tersebut, mulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.
1 comment
Leave a reply
[…] Ketenagakerjaan telah menerima aduan terkait THR Keagamaan 2022 sebanyak 5589 laporan melalui Posko THR virtual pada 8 April hingga 3 […]