Presiden Jokowi Soroti Produksi dan Hilirisasi Kelapa

0
29

Presiden Joko Widodo menyoroti salah satu potensi besar yang dimiliki Indonesia, yakni kelapa. Ia menyebut Indonesia memiliki luas lahan 3,8 juta untuk kelapa dengan produksi 2,8 juta ton per tahun.

Presiden Jokowi menyoroti ekspor kelapa Indonesia yang mencapai US$1,55 miliar berdasarkan data yang ada. Menurut Presiden, dua provinsi sebagai produsen kelapa terbesar di Indonesia yakni Provinsi Sulawesi Utara dan Riau.

“Ini juga sebuah angka yang sangat besar dan bisa ditingkatkan lagi kalau kita serius kita mau menyeriusi urusan yang berkaitan dengan kelapa,” kata Presiden dalam pidato di Konferensi dan Pameran Kelapa Internasional (Cocotech) ke-51 Tahun 2024 di Ballroom Hotel Westin, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, pada Senin, (22/07/2024).

Dalam upaya meningkatkan produksi kelapa, Presiden Jokowi menyoroti kualitas bibit, pemeliharaan, dan metode panen sebagai faktor kunci. Selain itu, Presiden juga menekankan pentingnya hilirisasi dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk kelapa untuk mendukung industri dan menciptakan lapangan kerja.

“Riset merupakan hal yang sangat penting dalam hal ini. Kemudian memanfaatkan teknologi hilirisasi dalam rangka ke sana. Saya banyak melihat limbah kelapa sekarang menjadi bioenergi, ini penting saya kira ke depan ini terus bisa dikembangkan,” kata Presiden.

Baca Juga :   Presiden Jokowi Menyoroti Kesenjangan Vaksin Negara Maju dengan Negara Berkembang

Ia mengajak komunitas kelapa internasional untuk bersatu dalam memajukan industri kelapa yang berkelanjutan. Presiden menyebut konferensi ini sangat penting bagi Indonesia, dan Indonesia juga berkepentingan untuk memperkenalkan potensi besar kelapa nasional.

Belum lama ini, pemerintah juga menugaskan kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk melakukan peremajaan tanaman kelapa. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa dalam rapat internal pada 10 Juli 2024, Presiden Joko Widodo memberi arahan terkait tugas tambahan yang diberikan kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang juga bertanggung jawab untuk me-replanting dan mengembangkan industri berbasis kakao dan kelapa.

“Yang penting dua-duanya itu adalah karena ini adalah smallholder ataupun kebun rakyat, disediakan benihnya oleh Perguruan Tinggi atau Balai Penelitian yang dibiayai oleh BPDPKS. Jadi, ada penugasan BPDPKS tidak hanya untuk kelapa sawit, tetapi juga untuk revitalisasi daripada kakao dan kelapa,” jelas Menko Airlangga.

Leave a reply

Iconomics