Presiden Jokowi Perintahkan BPKP Kawal Belanja Produk Dalam Negeri

Presiden Joko Widodo berpesan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengawal program belanja produk dalam negeri sampai berhasil.

Saat Pembukaan Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2022, di Istana Negara, DKI Jakarta, 14 Juni 2022, Presiden meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), BPKP mengawal serius program ini dan harus berhasil.

“Belanja produk dalam negeri harus berhasil. Saya tahu banyak kementerian, banyak lembaga, banyak daerah tidak mau beli produk dalam negeri. Alasannya macam-macam, speknya enggak pas lah, kualitasnya enggak baik lah, alasan banyak sekali. Itu yang Bapak-Ibu kawal,” kata Presiden saat pidato.

Presiden mengatakan belanja pemerintah baik belanja pemerintah pusat, belanja pemerintah daerah itu harus memiliki tiga hal yang penting. Yakni menciptakan nilai tambah, bisa membangkitkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri, dan efisien.

Indonesia memiliki APBN Rp2.714 triliun, memiliki APBD Rp1.197 triliun. Sayang sekali kalau dibelanjakan untuk produk-produk impor.

Presiden menyampaikan ulang pernyataan Kepala BPKP, bahwa ada 842 produk di dalam e-Katalog yang sebetulnya produksinya ada di dalam negerinya itu ada. Presiden memerintahkan untuk mencoret 842 produk itu kalau memang produknya sudah ada di dalam negeri sudah ada.

Presiden menegaskan agar BPKP menjaga kepatuhan kementerian, lembaga, pemda, BUMN, BUMD, agar memenuhi target belanja produk dalam negeri. “Berikan sanksi yang tegas untuk ini. Saya minta kepada BPKP menyinergikan upaya ini, kawal semua APIP di daerah dan unit-unit yang lain untuk menjalankan program belanja dalam negeri ini dengan penuh kedisiplinan, dengan niat kita bersama untuk kebangkitan ekonomi dalam negeri,” kata Presiden.