Pos Indonesia Minta Dukungan DPR agar Menjadi Official Partner Logistik Pemilu 2024

PT Pos Indonesia (Persero) meminta dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar kembali menjadi partner resmi logistik pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024. Direktur Utama Pos Indonesia, Faizal Rochmad Djoemadi mengungkapkan bahwa terjadi penurunan peran PT Pos Indonesia dalam pelaksanaan pemilu.

Pada tahun 2004-2009, PT Pos Indonesia ditunjuk sebagai official partner atau verified vendor logistic pemilu untuk kiriman domestik dan internasional. Sayangnya, tahun 2014 sampai 2019 hanya berkontribusi untuk beberapa kiriman domestik maupun internasional.

“Jadi memang terjadi penurunan peran, kalau di 2004-2009, kita jadi official partner. Di 2014 dan 2019, kita tidak ditunjuk sebagai official partner,” kata Faizal dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI pada Selasa (11/07/2023).

Oleh karena itu, pihaknya meminta dukungan kepada DPR Komisi VI agar dalam penyelenggaraan pemilu pada 2024, PT Pos Indonesia ditunjuk kembali sebagai official partner logistik.

“Mohon dukungan untuk kesuksesan penyelenggaraan pemilu menunjuk lagi Pos Indonesia sebagai official logistic partner Pemilu 2024,” ucapnya.

Adapun dalam mendukung penyelenggaraan pemilu ini, Faizal menyebut ada beberapa requirement yang harus dipenuhi, mulai dari biaya logistik yang kompetitif, dapat menurunkan biaya operasional, optimalisasi muatan transportasi, standarisasi layanan logistik di seluruh lini operasi, dan memperkuat positioning market presence.

Terkait kiriman pemilu ini, pihaknya menggunakan shipping line, kapal Ro-Ro, truk, bus, kereta api, dan kargo udara.

“Ada shipping line, ada kapal Ro-Ro, kemudian ada truk, bus, kereta api dan kargo udara yang nanti disediakan, kalau di BUMN ada Pelita, Citilink, dan Garuda,” lanjutnya.