PMO Kluster Asuransi dan Dana Pensiun Kementerian BUMN Dorong Penerapan LDI

Ketua Subtim Pengembangan Bisnis Project Management Office BUMN Kluster Asuransi dan Dana Pensiun Pantro Pander Silitonga menyoroti pentingnya penerapan Liability Driven Investment (LDI) dalam memastikan pemenuhan liabilitas jangka panjang dalam praktik tata kelola perusahaan asuransi dan dana pensiun.

“Dengan penerapan LDI yang dikombinasikan dengan prudent management dan profesionalisme, perusahaan asuransi akan mampu memberikan proteksi yang dijanjikan dan dana pensiun mampu memenuhi kewajiban kepada peserta,” kata Pantro dalam keterangan tertulis.

Pantro menjabarkan bahwa pengelolaan aset di industri asuransi dan dana pensiun harus  menekankan pada aspek capital preservation, di mana strategi investasi disusun untuk memenuhi kewajiban dan kebutuhan cashflow untuk pembayaran klaim dan manfaat di masa kini dan yang akan datang.

“Syarat utama untuk menjalankan prinsip LDI adalah perusahaan asuransi dan dana pensiun harus memiliki liabilities profile yang komprehensif. Setelah itu asetnya dibagi ke dalam beberapa kategori yaitu aset inti, aset surplus, dan aset divestasi,” kata Pantro.

Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo pun mengatakan dalam beberapa tahun terakhir, total aset industri asuransi terus menunjukkan pertumbuhan, dimana sebagian besar justru merupakan aset investasi.

“Besarnya tanggung jawab terhadap aset yang dikelola mendorong kita untuk melakukan tata kelola yang baik, termasuk dengan penerapan LDI,” ujar Wamen.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi Masyita Crystallin mengungkapkan perlu upaya perbaikan sistem dalam meningkatkan aset kelolaan dan tingkat kepesertaan dana pensiun dan sukarela untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebagai jaminan sosial masyarakat.

Pandangan tersebut mengacu pada data sektor keuangan nasional yang dirasa masih dangkal. Mengutip pada hasil riset IFG Progress, kedalaman aset industri asuransi per PDB Indonesia masih berada di level 5,8. Angka ini masih tertinggal dibandingkan empat negara ASEAN lainnya seperti Filipina (10,8), Malaysia (22,3), Thailand (29,3), dan Singapura (86,8). Padahal, pada riset yang sama, IFG Progress menyatakan adanya kausalitas positif antara penetrasi asuransi dan pertumbuhan ekonomi.

Oleh sebab itu, untuk mencapai tujuan pengembangan dan penguatan sektor keuangan, terdapat lima pilar dan visi reformasi yang butuh dilakukan, yaitu meningkatkan akses ke jasa keuangan; memperluas sumber pembiayaan jangka panjang; meningkatkan daya saing dan efisiensi; mengembangkan instrumen dan memperkuat mitigasi risiko; serta meningkatkan perlindungan investor dan konsumen.