Pesan Kadin untuk Kabinet Indonesia Maju, Apa Isinya?

Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju telah dipilih oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin untuk periode 2019-2014. Ada wajah baru dan ada pula wajah lama.  Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyambut baik formasi kabinet ini  yang resmi diumumkan di Istana Negara, pagi ini (23/10/2019). Kadin menilai, pilihan formasi tersebut adalah pilihan terbaik yang harus dihormati dan didukung semua pihak demi kemajuan bangsa dan negara.

“Kami mengapresiasi capaian pemerintahan selama ini dan menyambut baik dengan susunan kabinet yang telah dipilih Presiden,” kata Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan P. Roeslani dalam siaran pers.

Sebagai mitra pemerintah, Kadin akan memperkuat sinergi dengan pemerintah, terutama dalam pelaksanaan program-program yang akan dijalankan oleh kabinet yang baru dan mendukung mewujudkan cita-cita menjadikan Indonesia negara maju dengan pendapatan Rp 320 juta per kapita di tahun 2045.

Pihaknya berharap, formasi kabinet yang baru dapat menjawab berbagai tantangan yang masih mewarnai perekonomian Indonesia, seperti defisit neraca berjalan, defisit neraca perdagangan, defisit anggaran belanja, masalah perizinan usaha, masalah kemiskinan, kualitas sumber daya manusia, fundamental struktural, seperti efisiensi dan produktifitas hingga lapangan kerja. Terlebih lagi tantangan luar negeri mengenai ketidakpastian ekonomi global yang membuat ekspor Indonesia turun dan masih menekan perekonomian global.

Para pelaku usaha global masih menunggu perkembangan perang dagang China dan AS terkait kesepakatan damai dagang fase satu pada November nanti. Mengenai hal ini Indonesia juga masih belum bisa mengambil peluang terkait perang dagang dua negara, dan itu menjadi pekerjaan rumah pemerintah kita kedepannya. Daya saing kita juga harus ditingkatkan terlebih Presiden Jokowi menargetkan untuk menaikan ranking EODB Indonesia di tahun 2020 masuk peringkat ke-40.

“Kami juga mendukung periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk melakukan pemangkasan birokrasi yang panjang dan deregulasi aturan. Sebab selama ini persoalan regulasi yang rumit dan birokrasi yang panjang telah menjadi beban dunia usaha,” tandas Rosan.