Pertumbuhan Keuangan Syariah Bikin Bangga, tapi Pangsa Pasar Masih Rendah

Di samping peta jalan, keberadaan keuangan syariah di Indonesia harus memberikan nilai tambah yang nyata kepada masyarakat. Lalu, produknya juga harus lebih berkualitas dan lebih murah dari yang lain.

Tanpa ini, kata Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, masyarakat tidak akan mendapatkan kepercayaan atau meyakinkan masyarakat bahwa produk syariah memberikan manfaat. Padahal jika masyarakat dapat diyakinkan, maka produk keuangan syariah ini akan menjadi besar.

“Masyarakat akan berduyun-duyun membeli produk syariah. Dan ini mungkin, kenapa? Karena Indonesia adalah ‘surganya’ penduduk kita banyak dan 90% kami yakin akan memilih produk syariah,” kata Wimboh dalam sebuah diskusi yang juga ditayangkan secara virtual, Jumat (23/4).

Menurut Wimboh, apabila produk syariahnya itu tidak lebih baik dan tidak lebih murah dari keuangan konvensional, tentu saja masyarakat berpikir dua kali untuk memilihnya. Karena itu, harus disadari betul sebagai dasar dalam peta jalan keuangan syariah ke depan.

Sementara fakta saat ini, kata Wimboh, dari berbagai indikator pangsa pasar keuangan syariah itu baru 9,85% dari total produk keuangan nasional. Angka ini menunjukkan bawah masyarakat belum sepenuuhnya memilih produk syariah dengan berbagai alasan. Semisal, karena kualitas dan harganya yang tidak kompetitif atau karena di pasar hanya ada produk keuangan konvensional.

“Angka-angka statistik tersebut menjadi peta jalan untuk keuangan syariah ke depan. Apabila angkanya tidak meningkat, maka peta jalannya itu tidak jalan. Inilah yang harus kita sepakati,” kata Wimboh.

Selanjutnya, kata Wimboh, dari sisi pertumbuhan keuangan syariah saat ini patut untuk dibanggakan karena melampaui keuangan konvensional.  Tapi karena pangsa pasarnya masih 9,85%, maka layanan produk keuangan syariah belum mampu melayani kebutuhan masyarakat secara luas.

“Bahwa pertumbuhannya tinggi, itu bagus, tapi pangsa pasar masih rendah. Jadi, perlu ada lompatan-lompatan yang akan dituangkan dalam peta jalan. Untuk itu, dalam peta jalan itu didorong bahwa lembaganya harus bisa berkompetisi,” kata Wimboh.