Perlindungan Data Pribadi Jadi Kunci Kepercayaan Konsumen

Perlindungan data pribadi (PDP) akan semakin jelas dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang masih digodok di legislatif. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengharapkan rancangan undang-undang (RUU) tersebut dapat disetujui sebelum ganti tahun.

Apalagi bila mengingat naskah akademik RUU tersebut sudah ada sejak tahun 2012. Wakil Juru Bicara Kementerian Kominfo Dewi Meisari Haryanti mengatakan perkembangan RUU PDP saat ini sudah selesai penyiapan dan inventarisasi masalahnya.

“Harapan kita versi yang terbaru dapat disahkan di Paripurna,” kata Dewi saat webinar Pekan Fintech Indonesia (PFI) pada Selasa (24/11/2020).

Adanya UU tersebut akan memperjelas dan menjadi norma pengaturan perlindungan data pribadi. Begitu juga dapat meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai lingkup perlindungan data pribadi.

Di tengah belum adanya UU tersebut, Gojek menyadari urgensi pentingnya perlindungan data karena perusahaan menjaga kepercayaan dari berbagai pihak, seperti merchant, mitra hingga pelanggan.

Gojek VP of Information Security Hana Abriyansyah mengatakan Gojek memiliki program Aman Bersama Gojek. Gojek juga punya fitur Gojek Shield. Menurut Hana, itu semua terkait dengan perlindungan data dan cyber security.

Selain itu, Gojek juga meyakinkan Gojek dan Midtrans sudah tersertifikasi. Langkah itu pula untuk menjaga kepercayaan konsumen kepada Gojek. Sekaligus komitmen untuk menjaga perlindungan data pribadi yang bukan main-main.

Hana juga menganjurkan masyarakat untuk selalu mengecek nama-nama perusahaan fintech tersebut di OJK maupun BI. Langkah ini akan menjadi langkah preventif agar tidak terjebak dengan fintech yang ilegal dan turut membahayakan perlindungan data pribadi masyarakat.