Pemilu 2024 Dinilai Bisa Jadi Peluang bagi Praktisi Public Affairs Unjuk Kemampuan, Benarkah?

Menjelang pelaksanaan pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, beberapa perusahaan menerapkan strategi khusus untuk menghadapi perhelatan 5 tahunan tersebut. Begitu pula yang dilakukan para insan public affairs (PA) di setiap perusahaan.

Wakil Ketua Umum 2 Public Affairs Forum Indonesia (PAFI) Andrew F. Saputro mengatakan, pesta demokrasi bisa memberikan kesempatan bagi insan PA untuk menunjukkan peran dan tugasnya. Karena itu, praktisi PA harus bisa melihat dan mengamati dinamikan yang terjadi selama proses pemilu berlangsung.

Hal tersebut, kata Andrew, dilakukan untuk mengantisipasi setiap persoalan yang terjadi, khususnya terhadap potensi yang perlu disikapi. “Karena nanti itu kalau kita bisa baca dengan baik, nanti kita bisa baca implikasinya terhadap misalkan kebijakan atau draf regulasi, dan sentimen yang akan terjadi. Nanti jadi tetap positif atau negatif terhadap kepentingan organisasi kita,” kata Andrew dalam acara “PAFI Bincang Sore” yang diselenggarakan secara daring, Selasa (19/12).

Seperti Andrew, Wakil Ketua Umum 1 PAFI Sofyan Herbowo menambahkan, momen Pemilu 2024 bisa dimanfaatkan untuk mengedepankan kepentingan yang mewakili perusahaan, publik, kementerian/lembaga, dan lainnya. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, setiap transisi pemerintahan dampaknya tidak hanya terhadap pihak swasta.

Perpindahan struktur kepemimpinan, kata Sofyan, akan membawa dampak kepada internal pemerintahan sebelumnya. “Mereka sebetulnya punya agenda sendiri masing-masing, dan itu memang harus dimanfaatkan betul. Kalau saya lihat Indonesia ini cukup beruntung karena demokrasinya sudah matang. Transisi ini bisa jadi kesempatan dan harus kita bisa manfaatkan dengan baik,” ujar Sofyan.

Sementara itu, Ketua Kemitraan PAFI Arif Reza Fahlepi menjelaskan, PA memiliki peran dan fungsi yang strategis untuk melihat situasi dan dinamika menjelang tahun politik. Karena itu, insan PA harus bisa lebih memahami secara mendalam perubahan politik, opini publik, dan regulasi yang mempengaruhi perusahaan atau organisasi.

Untuk itu, kata Reza, setiap insan PA harus bisa mengidentifikasi risiko politik yang akan muncul, dan mengevaluasi peluang yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan strategi komunikasi, serta advokasi.

“Jangan lupa kita harus bisa mengadvokasi dan menjaga hubungan masyarakat dengan pemangku kepentingan, terus dengan masyarakat umum, kita harus aktif dalam mengadvokasi kebijakan, yang nantinya mendukung kepentingan perusahaan atau organisasi kita,” ujar Reza.

Selanjutnya, sambung Reza, seorang PA harus bisa mengantisipasi setiap risiko yang kemungkinan akan terjadi. Karenanya, PA perlu mengambil langkah strategis untuk mempersiapkan perubahan politik yang dinamis tersebut.

“Kita harus tetap patuh terhadap regulasi, bagaimana kita bisa membantu mencegah potensi konsekuensi hukum. Terus kemudian juga kita harus terus pantau opini publik secara cermat, kita bisa memahami bagaimana keputusan politik itu juga bisa mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap perusahaan atau organisasi kita,” kata Reza.

Masih kata Reza mengatakan, untuk lebih memahami situasi yang terjadi, seorang insan PA bisa melibatkan para stakeholders untuk berdialog, agar bisa lebih memahami kekhawatiran dan harapan mereka. Strategi tersebut dinilai mampu membantu dalam memahami setiap komunikasi dan kebijakan yang ada.

“Jadi pentingnya pemahaman yang mendalam seperti ini, PA bisa berperan sebagai kunci menavigasi dinamika politik menjelang tahun politik ini dan memastikan keberlanjutan, dan keberhasilan perusahaan dan organisasi kita,” tutur Reza.