Pengarusutamaan Perempuan, Satgas Jejaring Advokasi Inklusi Keuangan Digital Perempuan Dibentuk

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berkolaborasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Women’s World Banking meluncurkan Satuan Tugas (Satgas) Jejaring Advokasi Inklusi Keuangan Digital Perempuan.

Peluncuran tersebut menandai kolaborasi multipihak yang terlembaga dan mendorong digitalisasi keuangan yang berpotensi memperluas akses keuangan perempuan hingga ke perdesaan.

“Perempuan memiliki peran penting untuk mencapai target kepemilikan rekening 80%, karena itu program-program literasi dan edukasi perempuan perlu semakin diperkuat. Keberadaan Satuan Tugas ini menjadi wadah koordinasi, komunikasi sekaligus pemantauan dan evaluasi agar semua pihak yang terlibat dapat belajar dari satu sama lain. Kolaborasi dan inovasi menjadi kunci penting agar kita bisa menghasilkan kebijakan-kebijakan yang lebih berdampak pada inklusi keuangan perempuan,” kata Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Ferry Irawan.

Urgensi mendorong inklusi keuangan perempuan didasarkan pada fakta bahwa perempuan masih kurang terlayani dibandingkan laki-laki perihal layanan keuangan.

Laporan Pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) tahun 2023  mencatat bahwa tingkat kepemilikan akun perempuan masih lebih rendah (74,3%) dibandingkan laki-laki (78,3%). Persentase perempuan (88,1%) yang menggunakan produk dan layanan keuangan juga lebih rendah dibandingkan laki-laki (89,3%). SNKI sendiri telah menetapkan perempuan dan disabilitas sebagai kelompok sasaran dalam intervensi untuk meningkatkan inklusi keuangan.

“Perempuan adalah penopang ekonomi keluarga dan masyarakat, di Bank Indonesia sendiri kami telah menetapkan pilar pemberdayaan perempuan dalam strategi ekonomi keuangan inklusif,” ucap Kepala Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia Anastuty.

Direktur Inklusi Keuangan OJK Edwin Nurhadi mengatakan bahwa kehadiran layanan keuangan digital berpotensi mentransformasi layanan keuangan agar lebih inklusif. Digitalisasi merupakan adalah game changer untuk memastikan inklusi keuangan, bagi perempuan, penyandang disabilitas dan penduduk perdesaan. Selanjutnya dalam sesi diskusi, para panelis juga menggarisbawahi potensi digitalisasi untuk menjembatani kesenjangan akses dan layanan keuangan, baik antara perempuan dan laki-laki juga antara perdesaan dan perkotaan.

Kepala Kantor dan Direktur Regional Asia Tenggara Women’s World Banking Christina Maynes menyebutkan bahwa kesenjangan gender masih terjadi di sektor UMKM digital, dimana hanya 44% pelaku UMKM perempuan digital yang berhasil mempertahankan bisnisnya selama 3-5 tahun. Selain itu, pendapatan perempuan pelaku UMKM digital juga 22% lebih rendah daripada laki-laki.

Atas dasar tersebut, Deputi Direktur Kebijakan Asia Tenggara Women’s World Banking Vitasari Anggraeni mengatakan bahwa digitalisasi UMKM perempuan, termasuk perempuan disabilitas dan perdesaan menjadi prioritas ke depannya untuk terus dikawal.

“Riset Women’s World Banking menemukan bahwa perempuan di perdesaan menjadi ujung tombak di mana layanan keuangan dapat diperluas. Dengan kolaborasi multipihak, kita bisa mengeksplorasi lebih lanjut aksi-aksi yang tepat untuk mencapai tercapainya inklusi keuangan,” ujarnya.

Satgas Jejaring Advokasi Inklusi Keuangan Digital Perempuan beranggotakan 24 institusi Pemerintah dan penyedia jasa keuangan.