Pemerintah Evaluasi Program Kartu Prakerja

Pemerintah mengevaluasi Program Kartu Prakerja. Langkah ini sebagai upaya menjaga tata kelola yang baik, transparan dan akuntabel.

“Komite juga sangat mengapresiasi masukan, saran dan kritik dari publik, individu, media, masyarakat sipil hingga institusi, kementerian, dan semua lembaga lainnya,” kata Ketua Tim Pelaksana Komite Cipta Kerja M. Rudy Salahuddin yang dikutip dari siaran pers di Jakarta, Senin (22/06/2020).

Program ini telah dilaksanakan tiga gelombang program Kartu Prakerja dengan jumlah pendaftar yang telah mencapai 11,2 juta dari 513 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, dan sudah terpilih sebanyak 680.918 peserta. Sesuai dengan arahan Presiden RI, komposisi peserta adalah pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sebanyak 392.338 (58%), pencari kerja sebesar 244.531 (35%), pelaku UMKM sebanyak 7.396 (1%), dan pekerja yang masih bekerja atau dirumahkan sebesar 36.653 (6%).

Jumlah peserta yang telah mengikuti pelatihan sebanyak 573.080 peserta. Mereka memilih 1.222 jenis pelatihan, antara lain keterampilan bahasa asing terutama bahasa Inggris, keterampilan berwirausaha, pemasaran dan konten digital, bisnis kuliner, Microsoft Office dan banyak lainnya. Kemudian, sebesar 477.971 peserta telah menuntaskan paling tidak satu pelatihan dan menerima sertifikat. Peserta yang telah menerima insentif adalah sebanyak 361.209 peserta yang berjumlah total Rp216.725 miliar.

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari menjelaskan, modul-modul dengan jenjang kompleksitas tinggi diharapkan dapat memenuhi kebutuhan peserta utamanya untuk upskilling, sementara jenjang pelatihan yang lebih praktis untuk memenuhi kebutuhan peserta mencari jenis pekerjaan baru atau bisa menjadi modal untuk wirausaha di masa pandemi.

“Adanya konsep pelatihan berbayar adalah demi menjamin keberlanjutan dari sebuah ekosistem dunia usaha yang meliputi sarana pembayaran, pengelola pelatihan dan penyedia jasa pelatihan, serta seluruh rantai usaha yang terlibat. Di masa pandemi, sistem pelatihan online yang dilengkapi sertifikat ini didesain untuk interaktif, baik langsung secara real time (webinar) maupun tidak langsung berupa learning management system atau media kontak dan sarana feedback langsung dari instruktur,” jelas Denni.

Untuk menjamin kualitas pelatihan, Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja senantiasa melakukan kurasi dan verifikasi final atas lembaga pelatihan yang diusulkan oleh mitra platform digital. Lembaga pelatihan dan mitra platform digital bersaing secara sehat dalam e-marketplace dan konsep bantuan langsung di mana peserta memiliki kebebasan memilih modul pelatihan sesuai dengan minat dan kebutuhan masing-masing.

Menurut Denni, ke depannya, pihaknya akan meningkatkan kapasitas kurasi dengan bekerjasama dengan pakar dan praktisi vokasi, selain jajaran kementerian/lembaga yang biasa menyelenggarakan pelatihan vokasi.

Sebelumnya, Komite Cipta Kerja dan Manajemen Pelaksana juga telah berkonsultasi dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), disampaikan bahwa pelaksanaan dan kemitraan dalam Kartu Prakerja telah memenuhi prinsip-prinsip persaingan usaha sehat. Pada tahap awal, terdapat 10 mitra platform digital diundang untuk menjadi mitra program Kartu Prakerja dan 8 di antaranya menyatakan kesediaannya.

Denni mengatakan manajemen pelaksana pun telah membuka pendaftaran kepada publik untuk menjadi mitra baru secara terbuka. Saat ini sudah ada 19 perusahaan yang menyatakan minatnya dan ke depan masih akan terus terbuka.