Pembayaran Digital Berkembang Seiring dengan Perubahan Pola Konsumsi Masyarakat

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai penggunaan transaksi non-tunai atau pembayaran secara digital yang berkembang di masa Covid-19 ini menjadi sesuatu yang positif. Terutama tren ini muncul bersamaan dengan menurunnya daya beli dan konsumsi masyarakat lebih dari 5,6% di Kuartal II/2020.

“Apakah ini fenomena biasa yang sedang terjadi atau sudah menjadi tren ke depan dalam sistem pembayaran yang sejalan dengan gerakan penggunaan uang non-tunai sesuai yang dicanangkan Bank Indonesia (BI) 3 hingga 4 tahun lalu,” kata Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad dalam sambutannya dalam webinar bertajuk Dinamika Sistem Pembayaran di Era Pandemi, Rabu (21/10).

Tauhid menuturkan, isu sistem pembayaran ini menarik untuk dibahas karena menjadi satu kebutuhan di masa pandemi. Ditambah lagi selama lebih dari 6 bulan pandemi memberi perubahan yang luar biasa terhadap perekonomian Indonesia.

Menariknya, kata Tauhid, dari sisi perekonomian, konsumsi masyarakat turun luar biasa. Itu terbukti dari konsumsi masyarakat yang turun sekitar 5,6% di Kuartal II/2020. Dan ini dinilai akan terus berlanjut ke kuartal III dan IV.

Dalam 3 bulan terakhir, kata Tauhid, Indonesia juga mengalami deflasi. Dengan kata lain, daya beli masyarakat sedang mengalami penurunan. Dalam hal itu, pola konsumsi masyarakat juga mengalami perubahan semisal lebih banyak berdiam di rumah sehingga acap membeli sesuatu dan membayarnya secara digital.

“Pembayaran non-tunai berkembang. Apakah ini kebetulan atau kebutuhan? Pengalaman di negara lain seperti Tiongkok, Amerika Serikat (AS) dan Eropa (sistem pembayaran digital) sudah berkembang,” kata Tauhid.

Fenomena ini, kata Tauhid, harus terus ditindaklanjuti terutama dari sisi kebijakan dan perlu pengkajian lebih mendalam serta dampaknya terhadap perbankan, masyarakat termasuk tata kelola keuangan negara secara keseluruhan. Indef fokus pada isu yang dinilai strategis ini karena dinamika-dinamika yang terjadi di masyarakat perlu diungkap untuk menjadi pembelajaran bagi pengambil kebijakan seperti BI dan secara umum untuk keuangan negara.