Pelni Usulkan PMN Rp 500 M Lewat Skema Cadangan Pembiayaan Investasi APBN 2024

PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni mengusulkan penyertaan modal negara (PMN) melalui skema cadangan pembiayaan investasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2024 sebesar Rp 500 miliar. Usulan tambahan PMN tersebut akan digunakan untuk membeli 1 unit kapal penumpang baru (new building).

Direktur Utama Pelni Tri Andayani mengatakan, kapal baru tersebut rencananya akan menggantikan 1 dari 12 kapal penumpang milik Pelni yang telah melewati umur teknisnya yaitu 30 tahun pada 2024 ini. “Di mana semakin bertambahnya umur teknis kapal, tentu akan memberikan dampak risiko yang semakin meningkat pada aspek keselamatan dan dampak inefisiensi pada aspek operasional dan aspek teknis,” kata Andayani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/7).

Andayani menambahkan, penggunaan kapal yang sudah melewati masa waktunya dikhawatirkan dapat meningkatkan beban kewajiban pelayanan umum (PSO) pemerintah. Apalagi pemerintah berkewajiban dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap moda transportasi laut dengan harga terjangkau.

Ketidakmampuan Pelni, kata Andayani, dalam pembiayaan investasi penggantian alat produksi perlu dibantu pemerintah untuk menuntaskan masalah tersebut. Untuk harga kapal penumpang, Pelni mengasumsikan Rp 1,5 triliun per unit.

Rencananya kapal penumpang tersebut, kata Andayani, akan melayani rute penugasan PSO pemerintah, dan mengangkut penumpang, serta kargo. “Menggunakan teknologi perkapalan mutakhir, khususnya pada aspek keselamatan kapal,” ujar Andayani.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan PMN Rp 6,1 triliun ke Komisi XI DPR. Usulan PMN pada APBN 2024 itu akan dialokasikan untuk 4 BUMN dan Badan Bank Tanah. Adapun 4 perusahaan pelat merah tersebut yaitu, PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Industri Kereta APi, PT Hutama Karya, dan PT Pelni. Permintaan tersebut disampaikan oleh Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR pada Senin (1/7) kemarin.

Secara rinci Sri Mulyani menjelaskan, untuk PT KAI pemerintah mengajukan PMN sebesar Rp 2 triliun, Industri Kereta Api Rp 965 miliar, Hutama Karya Rp 1 triliun, Pelni Rp 500 miliar, dan Badan Bank Tanah Rp 1 triliun.