OJK Beberkan Manfaat Hadirnya iBPRS

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama dengan bank perkreditan rakyat (BPR/BPR Syariah) melakukan peluncuran minisite informasi tentang berbagai layanan, produk, maupun informasi tentang BPR/BPRS bernama iBPRS.

Peluncurkan yang digelar pada Senin (05/12/2022) ini sebagai inisiatif strategis OJK dengan mendigitalisasi informasi tentang industri BPR dan BPRS dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan.

Aplikasi yang didalamnya menawarkan berbagai jenis informasi terkait BPR/BPRS ini sumber datanya berasal dari BPR langsung di berbagai daerah di Indonesia. BPR/BPRS melakukan input data langsung laporan bulannya yang kemudian ditaruh dalam website OJK. Dalam laman informasi tersebut juga akan terdapat tautan langsung untuk mengunjungi website BPR yang ingin dituju.

Peluncuran minisite memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat, OJK, dan BPR/BPRS. Minisite ini bisa memberikan informasi terkait layanan perbankan yang terintegrasi OJK sehingga masyarakat bisa terhindar dari sesuatu yang merugikan. Itulah manfaatnya bagi masyarakat.

Adapun manfaat bagi BPR/BPRS untuk menunjukkan eksistensinya kepada masyarakat bahwa BPR/BPRS hadir di Indonesia di berbagai lokasi dengan menyediakan produk dan layanan untuk masyarakat. Bagi OJK, minisite ini untuk menjawab tantangan serta memenuhi layanan kepada masyarakat sekaligus untuk berkontribusi agar masyarakat lebih mudah mendapat informasi akses keuangan guna meningkatkan literasi dan inklusi keuangan.

“Pengembangan aplikasi informasi otomasi ini adalah realisasi sekaligus implementasi dari arahan Pak Ketua dan juga Dewan Komisioner OJK bahwa kami diminta untuk melakukan pengembangan sistem informasi yang inovatif, kemudian tepat guna dan tepat sasaran serta terintegrasi baik untuk industri maupun kami yang berada di internal OJK,” kata Deputi Komisioner Pengawas Perbankan II dan PLT Deputi Komisioner Regional Bambang Widjanarko.

Ia menjelaskan bahwa adanya aplikasi informasi otomasi ini juga sebenarnya merupakan implementasi dari roadmap yang sudah disusun oleh perbankan tentang pengembangan BPR/BPRS di Indonesia. Terutama yang tercantum pada pilar kedua yaitu mempercepat mengenai akselerasi transformasi digital.

Dengan adanya roadmap yang jelas ini, Bambang mengatakan pengawasan akan lebih efektif, akurat, tepat guna, dan pada akhirnya bisa membangun industri lembaga keuangan yang lebih baik lagi.