Menteri PUPR Tegaskan Soal Komitmen Penggunaan Produk Dalam Negeri di Sektor Konstruksi

Penggunaan produk dalam negeri terus digaungkan pemerintah, tak terkecuali untuk produk-produk yang menyangkut infrastruktur. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa akan gunakan produk dalam negeri untuk kegiatan pembangunan. Hal tersebut diungkapkan Menteri Basuki dalam acara Infrastructure Connect pada Rabu (23/11/2022).

Menteri Basuki mengatakan jika dulu mengutamakan produksi dalam negeri, kalau sekarang malahan dilarang impor. Artinya harus menggunakan semuanya produk buatan dalam negeri. Tidak ada lagi pilihan menggunakan produksi dari luar negeri.

”Kalau dulu mengutamakan produksi dalam negeri, kalau sekarang dilarang impor. Apalagi menggunakan APBN,” jelas Basuki.

Untuk pekerjaan umum, Menteri PUPR nantinya akan membangun IKN dengan menggunakan aspal Buton sesuai dengan perintah dari Presiden Joko Widodo.

“Kami sudah berbicara dengan asosiasi aspal Buton, dengan Pemda Buton bahwa berapapun produksi aspal Buton yang bisa anda produksi, khususnya produksi aspal Buton murni akan saya beli. Kalau ada anak buah saya ga mau beli, saya ganti dia,” tegas Basuki.

Menteri PUPR tersebut juga mempermasalahkan tentang keraguan banyak orang terkait menggunakan produksi konstruksi dalam negeri.

“Juga misalnya untuk LRT, pembangunan-pembangunan jalan tol saya masih harus keras  karena masih ada yang impor dengan alasannya kalau produksi dalam negeri belum dites. Nggak dibeli kok sudah ngetes,” jelas Basuki.

Menteri PUPR berharap dapat mengajak pelaku jasa konstruksi untuk memajukan industri konstruksi dengan nilai-nilai kejuangan dalam mengembangkan Indonesia

“Kita harus sama-sama, saya gak bisa keras sendiri. Tapi bapak-bapak pelaku jasa konstruksi juga harus punya niat untuk memajukan industri konstruksi dalam negeri,” kata Basuki.

Pada acara yang sama, Direktur Jenderal Bina Konstruksi Yudha Mediawan juga mengatakan tema Bangga Produk Dalam Negeri, Pulihkan Ekonomi Bangsa sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri dalam pembangunan infrastruktur untuk mendukung para pelaku usaha lokal sehingga memperkuat ekonomi Indonesia.

Kebijakan tersebut tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah 2023 dengan tema Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, salah satunya penguatan infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar.

Ia juga berharap dengan adanya acara ini para pelaku usaha, masyarakat, dan jasa konstruksi dapat bekerja sama dalam hal pengelolaan rantai pasok industri khususmya material untuk mempercepat pembangunan infrastruktur keberlanjutan.