Menko Perekonomian Ajak Lego dan Infosys Bangun Skills Training di Indonesia

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto  menyampaikan lima prioritas Pemerintah Indonesia pada periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi dalam sesi diskusi “Future of Education: A New Agenda for Action” di Davos-Swiss. Prioritas pertama, pengembangan sumber daya manusia, secara spesifik reformasi sistem pendidikan. Kedua, pembangunan infrastruktur. Ketiga, penyederhanaan regulasi. Keempat, penyederhanaan birokrasi. Kelima, transformasi ekonomi.

“Salah satu tantangan utama dalam human capital development adalah upgrading the skills of the teachers. Oleh karena itu, Pemerintah RI tengah melakukan pelatihan untuk sekitar 2 juta tenaga pengajar per tahun,” kata Airlangga dalam siaran pers.

Menko Airlangga mengundang 2 perusahaan yang telah memiliki program human capital development yang cukup baik, yakni Lego dan Infosys untuk melakukan investasi di Indonesia. Ia mengajak perusahaan-perusahaan tersebut untuk mendirikan skills training institutions.

Adapun langkah konkret dalam menciptakan kolaborasi antara industri dan pemerintah, Pemerintah RI pada pertengahan tahun 2019 telah meluncurkan insentif super tax deduction, melalui pengurangan penghasilan bruto 200-300% dari jumlah biaya yang dikeluarkan industri untuk kegiatan pengembangan vokasi dan pelatihan serta research and developmentdi Indonesia.

“Penguatan kerja sama antara pemerintah dan industri diharapkan dapat meningkatkan sistem pendidikan vokasi dan trainingserta mendorong research and developmentdi Indonesia,” lanjut Airlangga.

Menko Perekonomian juga menjadi panelis dalam acara Grab Private Lunch yang mengambil tema “Technology as a Force for Good”. Dihadiri pendiri Grab Anthony Tan, Airlangga menekankan beberapa rencana Pemerintah RI untuk menciptakan ibukota negara baru yang ramah lingkungan dan tech-friendly, seperti integrasi electric vehicle (EV) dan automatic vehicle (AV) sebagai alat transportasi utama.

Airlangga juga menekankan bahwa teknologi bermanfaat sebagai alat untuk leapfrogging guna mengimplementasikan Industry 4.0. Namun demikian, tantangan utama yang timbul adalah mengenai perlindungan informasi dan data. Oleh karena itu, pemerintah bertekad untuk menjamin keamanan data masyarakat, salah satunya dengan menempatkan pusat pengelolaan data di Indonesia.