Menko Luhut Tekankan Digitalisasi di Pelabuhan untuk Pencegahan Korupsi

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mendorong program digitalisasi di pelabuhan yang telah dicanangannya sejak masa Covid-19. Menurut Luhut, dengan adanya digitalisasi di pelabuhan akan menghemat ratusan triliun, sekaligus berfungsi mencegah adanya operasi tangkap tangan (OTT) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kami membangun sistem seperti pelabuhan, pelabuhan ini sekarang efisiensinya tinggi dari dulu kami mulai itu hampir 23,9% cost orang datang ke pelabuhan sekarang kira-kira 16%, jadi sebenarnya hampir 8% perbaikan selama tahun 2019 ya sampai dengan sekarang ini. Itu angka penghematan triliunan rupiah,” ucap Luhut dalam acara Bincang Stranas PK pada Selasa (18/07/2023).

Adapun dengan digitalisasi, Luhut sebut dapat mengedepankan pencegahan dibandingkan penindakan yang dilakukan oleh KPK. Pasalnya, semuanya masuk dalam e-katalog.

“Saya hanya mengkoordinasikan, KPK pak Pahala (Pahala Nainggolan, Deputi Pencegahan KPK) itu yang sering ke kantor saya, dan membangun tim tadi untuk digitalisasi sehingga dengan e-katalog kita hampir tidak ada korupsi,” lanjutnya.

Meskipun sistem belum sepenuhnya sempurna, Luhut menekankan agar bukan penindakan yang harus dikedepankan.

“Bahwa semua belum sempurna yes, tapi jangan hanya bilang nangkap-nangkap saja, saya bilang kampungan itu menurut saya,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Luhut juga mengatakan bahwa dengan digitalisasi akan lebih mudah men-trace terkait mengurangi kebocoran atau penyelundupan-penyelundupan.

“Usut daripada sumbernya itu ga susah, sumber susahnya dimana, siapa yang menerima, siapa yang mengirim, kapalnya apa, berangkat dari mana, ya kita trace sekarang dengan digitalisasi tidak ada yang tidak bisa di-trace,” sambungnya.