Menko Airlangga: Pemerintah Optimalkan Peran KUR dan Mendorong Santripreneur

Pemerintah terus memaksimalkan peran kredit usaha rakyat (KUR) untuk membantu usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) bertahan di masa pandemi sekaligus meningkatkan produktivitas UMKM agar bisa naik kelas dan “go digital”. Hingga 13 September 2021, KUR telah disalurkan sebesar Rp179,54 triliun kepada 4,77 juta debitur. Ini berarti penyaluran KUR telah mencapai 63% dari target tahun 2021 dengan non-performing loan tetap terjaga di 0,99%.

“Arahan Bapak Presiden, anggaran KUR ini ditingkatkan dan saat ini sudah ditingkatkan dari Rp253 triliun menjadi Rp285 triliun dengan bunga 3%,” jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat mengikuti agenda penyaluran KUR dalam rangkaian kunjungan kerja di Kota Pekalongan, Kamis (16/09).

Menko Airlangga secara simbolis menyerahkan KUR kepada 17 debitur KUR BRI, BNI, Bank Mandiri, BPD Jateng, BSI, dan Kospin Jasa dengan nilai Rp3,17 miliar. Debitur yang hadir diwakili oleh pelaku usaha batik, pertanian, perkebunan, peternakan, konveksi, kerajinan, pedagang sayur dan ayam.

“Saya mengapresiasi peran perbankan yang telah menyalurkan KUR dengan sangat baik. Penyalurannya tinggi sekaligus penyaluran bantuan pendampingannya juga tinggi. Semoga ini bisa  menaikkan pertumbuhan ekonomi dan masyarakat bisa sejahtera,” kata Menko Airlangga dalam keterangan pers tertulis.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Iskandar Simorangkir dalam kesempatan tersebut melaporkan perkembangan KUR di Provinsi Jawa Tengah sejak Januari 2021 sampai dengan 13 September 2021 yang telah mencapai Rp32,08 triliun dan diberikan kepada 930.478 debitur. Proses penyaluran KUR di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2021 sebesar 49,69% ada di sektor perdagangan, disusul sektor pertanian, perburuan dan kehutanan sebesar 24,39% dan jasa-jasa sebesar 12,92%.

Khusus untuk Kota Pekalongan, penyaluran KUR sejak Januari 2021 hingga 13 September 2021 telah mencapai Rp192,95 miliar yang diberikan kepada 5.598 debitur. Secara persentase tersebar ke beberapa sektor yaitu sektor perdagangan sebesar 56%, sektor industri pengolahan 23,72% dan jasa-jasa sebesar 17,27%.

Menko Airlangga juga menyaksikan penyaluran bantuan pemberdayaan pesantren berupa bantuan untuk pembangunan dan renovasi program kemitraan EUREKA MART yang dikelola pesantren. Bantuan pemberdayaan tersebut disalurkan bagi 10 pesantren dengan masing-masing menerima Rp200 juta. Melalui bantuan ini, pesantren diharapkan bisa melahirkan para santri yang mandiri dan berjiwa usaha.

Bantuan berupa Kartu Santri dari PT Telkom juga diserahkan kepada perwakilan Pondok Pesantren dalam kesempatan itu. Selain untuk mendukung administrasi, monitoring, dan transaksi santri, adanya Kartu Santri ini juga berdampak kepada UMKM dengan adanya ekosistem ekonomi digital terintegrasi yang telah didesain di dalamnya.

Pemerintah terus berkomitmen untuk melakukan pemulihan ekonomi nasional sekaligus mengembangkan ekonomi syariah dan UMKM di Indonesia karena Indonesia memiliki potensi yang besar dalam ekonomi syariah. Indonesia menduduki posisi ke-6 terbesar industri halal pada tahun 2020 dan menduduki urutan ke-7 total aset keuangan syariah terbesar di dunia dengan nilai 99 miliar dolar AS pada tahun 2019.