Menkeu Sri Mulyani: Komitmen Terhadap Perubahan Iklim Butuh Aksi, Bukan Retorika

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menceritakan pengalamannya terkait komitmen dalam perubahan iklim dan pembangunan sektor energi. Pengalamannya tersebut, ia bagikan dalam acara G20 Grand Launching Indonesia Energy Transition Mechanism Country yang berlangsung pada Senin (14/11/2022).

Ia menuturkan bahwa untuk komitmen terhadap perubahan iklim diperlukan sebuah aksi bukan hanya retorika saja. Indonesia merupakan negara dengan penghasil batu bara, geotermal, dan sumber daya berupa energi fosil  dan non fosil energi.

Untuk dapat terus bertumbuh, kebutuhan energi harus terus berlanjut dan bertambah. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya membangun sektor energi. Hal itu dilakukan dengan mengurangi emisi karbon.

Indonesia dalam komitmennya di Paris Agreement berupa Nationally Determined Contributing tersebut akan menindaklanjuti beberapa poin yang ada dalam perjanjian tersebut.

Sri Mulyani juga mengidentifikasi masalah terbesar di sektor energi, terkait masalah keuangan yang terbatas dengan energi terbarukan. Pemerintah juga telah mencatat jumlah pembangkit energi yang telah diinvestasi. Hal itu merupakan sebuah langkah tepat yang telah dilakukan.

Indonesia berkomitmen dengan menargetkan net zero emission (NZE) pada tahun 2060 atau bahkan lebih cepat. “Sesuai dengan enhanced nationally determined contribution, Indonesia berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca dengan target semula 29% menjadi 32% dengan upaya sendiri, dan dari target 41% menjadi 43,2% dengan bantuan internasional di 2030,” kata Menkeu.

Saat ini Indonesia telah mendapat banyak dukungan dan bantuan teknis dari para filantropis. Indonesia juga semakin dipercayai oleh lembaga internasional. Dengan banyak dukungan dunia internasional untuk mengatasi kesulitan teknis, maka pemerintah semakin bisa mengatasi masalah pragmatisme energi jangka panjang.