Makpi Dorong Pemerintah Berikan Ruang yang Luas terhadap BUMN, Ini Alasannya

Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (Makpi) mendorong pemerintah untuk memberikan ruang yang luas terhadap perusahaan-perusahaan yang dikelola Kementerian BUMN. Dengan demikian, perusahaan BUMN dapat dikelola dengan baik sehingga mampu menciptakan nilai terhadap perusahaan tersebut.

Ketua Umum Makpi Riant Nugroho Dwidjowijoto mengatakan, perusahaan BUMN dinilai harus memiliki keahlian untuk mengelola organisasi, bukan mengelola keinginan dari kekuasaan yang ada. “Tidak usah repot-repot dampingi para bapak ibu pejabat pergi ke mana-mana, kunjungan, entertaint, begitu ya. Anda adalah mitra bukan orang suruhan,” kata Riant dalam seminar The Iconomics SOE & Economics Forum 2023 di Graha CIMB Niaga, Jakarta, Kamis (12/10).

Berdasarkan catatannya, kata Riant, tidak ada satupun negara di dunia yang tidak memiliki badan usaha. Sebagai contoh, perusahaan terbesar di Amerika Serikat (AS) pada 2008, merupakan perusahaan yang dikelola negara.

Riant melanjutkan, apabila Indonesia bisa mengikuti jejak yang dilakukan pemerintah, maka kemungkinan tidak ada lagi perusahaan swasta yang tidak diurus negara. Dengan kata lain, negara seharusnya bisa mengambil pelajaran dari tata kelola BUMN yang dilakukan negara-negara luar.

“Tidak ada perusahaan raksasa di dunia itu yang bukan BUMN, tidak ada. Jadi perusahaan-perusahaan swasta, bahkan private itu diurus sama negara. Karena itu kekuatan mereka penetrasi ke mana-mana,” ujar Riant.

Karena itu, kata Rian, untuk mewujudkan hal tersebut, tergantung pemerintah memperlakukan perusahaan-perusahaan swasta dan BUMN. Pemerintah bisa mengambil langkah dengan berkolaborasi dan berkoalisi.

Namun, kata Riant, pemerintah lebih berhati-hati, sehingga tidak menimbulkan stigma negatif yang justru menimbulkan kerugian. “Tapi tidak mudah, ketika ketemu sering-sering, dianggapnya kolusi, padahal cuma mau kolaborasi. Dengan segala hormat, kita punya (lembaga) untuk mengatasi rasuah juga kadang-kadang berbeda pengertiannya. Meski kadang-kadang ada benarnya juga,” ujar Riant.

Masih kata Riant, kemajuan perusahaan BUMN tidak bisa terlepas dari peran penting pemerintah. Karena itu, pemerintah harus memiliki keinginan yang kuat untuk menjadikan perusahaan BUMN yang lebih maju lagi.

“Tergantung bagaimana visi pemerintah tentang BUMN,” tuturnya.