KPK Dorong Pemda Melaporkan Pemutakhiran Data Orang Miskin per Bulan

Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekaligus Koordinator Pelaksana Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Pahala Nainggolan menjelaskan bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ini menjadi sumber data penting untuk subsidi yang dikeluarkan pemerintah. Dalam hal ini dibutuhkan sebuah data yang akurat dan terkini mengenai data orang miskin dan orang yang tidak miskin.

Dalam DTKS tersebut, Pahala sebut Kementerian Sosial melakukan perbaikan data agar lebih tepat sasaran pada penerima bantuan sosial.

“Untuk perbaikan data disini, pertama orang miskin itu paling ga ada Nomor Induk KTP NIK dulu supaya kita tahu orang ini ada, kalau dia meninggal, dia terhapus kira-kira gitu ya. Jadi kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri kita fasilitasi sehingga sekarang semua DTKS-nya sudah ada NIK,” kata Pahala dalam konferensi pers pada 13 Januari 2023.

Pemerintah Daerah juga akan didorong untuk terus melakukan update data orang miskin setiap bulan, yang mana sebelumnya adalah 6 bulan sekali.

“Paling ga daerah sekarang sudah tahu bahwa saya berkewajiban melaporkan orang miskin atau orang yang sudah tidak miskin karena itu bergerak,” lanjutnya.

Pahala juga menyoroti berbagai kasus subsidi yang ada di Tanah Air. Contohnya pada subsidi gas elpiji 3KG atau ‘melon’, dan PLN. Pada subsidi gas elpiji ‘melon’ ini sebetulnya ditujukan untuk orang yang miskin dan usaha kecil & menengah (UKM) dengan kucuran dana subsidi sebesar Rp125 triliun.

“Kita ingin meyakinkan ini sampai ke orang yang dituju miskin, dan UKM. Nah kita bilang sama Bu Risma (Menteri Sosial), ini DTKS akan jadi sumber data yang penting buat subsidi-subsidi yang dikeluarkan pemerintah,” katanya.

Sedangkan untuk PLN, Pahala menyebutkan untuk menyamakan data pelanggan PLN berdasarkan NIK, dan dengan data NIK DTKS, sehingga nanti bisa terlihat apakah pelanggan benar-benar orang miskin atau tidak.

“Dipadankan, apakah NIK yang pelanggan PLN ini masuk NIK yang di DTKS. Kalau masuk berarti ini orang miskin benar dikasih, kalau dia tidak masuk jangan dikasih subsidi,” jelas Pahala.

“Jadi kita belajar kalau kuat DTKS-nya program-program pemerintah termasuk subsidi bisa tepat sasaran,” tambahnya.