Kepala Staf Kepresidenan Respons Tuntutan Petani Kelapa Sawit

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko akan menyampaikan aspirasi dari para petani sawit yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) kepada Presiden Joko Widodo. Petani sawit yang tergabung dalam Apkasindo melakukan aksi keprihatinan petani kelapa sawit yang digelar secara nasional pada 17 Mei 2022.

Apkasindo memprotes kebijakan larangan ekspor sawit dan produk turunannya, serta soal tata niaga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit.

Ketua Umum Apkasindo Gulat Manurung menilai selama ini penetapan harga tandan buah segar kelapa sawit yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No 1/2018 tidak adil. Menurutnya, harga tandan buah segar yang diatur hanya ditujukan kepada petani yang bermitra dengan perusahaan.

Ia mengatakan bahwa jumlah petani yang bermitra dengan perusahaan hanya 7%, sedangkan 93% lainnya merupakan petani sawit swadaya.

Pemerintah akan menyerap aspirasi dari tuntutan para petani sawit ini. Saat menerima kedatangan Apkasindo pada 17 Mei, Kepala Staf Kepresidenan memastikan akan menyampaikan aspirasi petani sawit Indonesia kepada Presiden Joko Widodo, terutama soal kebijakan larangan ekpor sawit, dan bahan bakunya.

Ia menjelaskan kebijakan larangan ekspor sawit yang sudah diberlakukan sejak 28 April tersebut, untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan minyak goreng. Moeldoko menegaskan bukan berarti Presiden tidak melindungi kepentingan petani sawit.

Adapun soal tata niaga, Kantor Staf Presiden akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian (Kementan) dan BPDPKS, terkait tataniaga TBS kelapa sawit dan pelaksanaan program Perkebunan Sawit Rakyat (PSR). Ia mengatakan KSP akan segera mengundang Menteri pertanian untuk penyempurnaan Permentan tentang tataniaga TBS, termasuk dengan BPDPKS soal PSR.