Kepala BKF: Indonesia akan Menagih Komitmen Pendanaan Iklim dari Negara Maju untuk Negara Berkembang

Salah satu tema penting dalam COP26 ini yaitu terkait peran pendanaan iklim. Negara maju wajib menyediakan sumber pendanaan untuk membantu negara berkembang dalam mengambil tindakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Komitmen ini diwujudkan dengan adanya pendanaan yang memadai, yang dapat diprediksi, dan transparan.

Indonesia telah mendorong upaya agar negara maju dapat menunjukkan aksi nyata dukungan pendanaannya terhadap negara berkembang. Hal tersebut sesuai juga dengan beberapa isu pembahasan di bawah agenda pendanaan iklim COP26, yakni Long-term Finance, di mana negara maju akan memobilisasi dana sampai US$100 miliar per tahun mulai 2020. Indonesia, khususnya Kementerian Keuangan telah mengawal pembahasan agenda ini dalam berbagai ruang.

Menkeu Indonesia bersama dengan Finlandia juga memegang peran sebagai Co-chair (periode 2021-2023) Coalition of Finance Ministers for Climate Actions (Koalisi Menkeu Dunia terkait Iklim) yang akan berkontribusi pada COP26 utamanya sebagai aksi kolektif Menteri Keuangan berbagai negara untuk mendukung percepatan implementasi Paris Agreement melalui pemanfaatan kebijakan fiskal dan kerja sama ekonomi. Kementerian Keuangan juga dijadwalkan hadir dalam pertemuan Koalisi Menkeu Dunia terkait Iklim dan Finance Day: 4th High-level Ministerial Dialogue on Long Term Climate Finance tanggal 3 November 2021 di Roma.

Dengan berbagai keterlibatan ini, langkah Indonesia untuk mendorong dan meminta pertanggungjawaban nyata dari komitmen pendanaan iklim negara maju sebesar US$100 miliar per tahun dari 2020 bisa semakin terealisasi.

“Perlu ada kejelasan dan transparansi terkait pencapaian angka komitmen tersebut. Hal ini penting untuk mengidentifikasi gap yang masih ada serta strategi untuk memenuhi gap tersebut. Ini inti dari yang akan Indonesia serukan dalam rangkaian COP26,” kata Febrio.