Kepala BKF: Indonesia akan Menagih Komitmen Pendanaan Iklim dari Negara Maju untuk Negara Berkembang

Perubahan iklim adalah isu global dimana pemerintah negara maju maupun berkembang tidak terkecuali Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen serius dalam menghadapinya. Pada 31 Oktober s.d. 12 November 2021 di Glasgow, Skotlandia, Kementerian Keuangan bersama pemangku kepentingan lainnya menghadiri pertemuan penting terkait upaya global memitigasi dan menanggulangi dampak perubahan iklim yaitu Conference of the Parties ke-26 (COP26) United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).

“COP26 menjadi sebuah pertemuan sangat penting karena merupakan pertemuan tingkat tinggi pertama yang mengevaluasi kemajuan yang telah dilakukan sejak Paris Agreement diadopsi pada tahun 2016 dimana 191 negara harus menetapkan target yang lebih ambisius lagi terkait kontribusinya untuk aksi perubahan iklim di bawah Persetujuan Paris,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Febrio Kacaribu dalam siaran pers tertulis.

Ia mengatakan COP26 menjadi harapan besar bagi banyak Pihak, termasuk bagi para Menteri keuangan, Lembaga keuangan multilateral, dalam menyelesaikan komitmen terkait penurunan emisi.

Perundingan COP tidak terlepas dari sejarah di mana Indonesia menjadi Presidensi COP13 di Bali pada tahun 2007 yang menghasilkan dokumen mendasar yaitu Bali Roadmap dan juga rangkaian pertemuan selanjutnya kemudian mengantarkan pada COP21 di Paris pada 2015 yang menghasilkan Paris Agreement sebagai basis implementasi global pasca 2020.

Persetujuan Paris bersifat mengikat dan diterapkan tidak hanya pada negara maju saja, namun ke semua negara (legally binding and applicable to all Parties), dengan prinsip tanggung jawab bersama yang dibedakan dan berdasarkan kemampuan masing-masing (common but differentiated responsibilities and respective capabilities).