
Kementerian PUPR akan Tingkatkan Pengawasan Berjenjang Demi Kualitas Perumahan

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastrukrtur dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Herry Trisaputra Zuna/Dok. Iconomics
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastrukrtur dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Herry Trisaputra Zuna mengungkapkan bahwa sektor properti diprediksikan sebagai sektor yang tetap bertahan di tengah resesi global. Ia berharap sektor properti dapat menjadi penyokong perekonomian Indonesia untuk terus bertumbuh di tahun 2023.
“Jadi kalau kita sering mendengar bahwa di tengah perekonomiannya tren yang turun, sektor properti tetap berada positif terus juga ada 174 sektor yang merupakan ikutan dari sektor perumahan ini. Jadi secara justifikasinya sektor perumahaan ini mestinya kita ragukan di tengah krisis, ini bisa menjadi alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Herry dalam Economic Outlook & Prospek Sektor Perumahan 2023 pada Senin (19/12/2022).
Ia mengatakan kebijakan pembiayaan perumahan akan didorong ke arah yang dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat baik formal dan informal serta berlandasakan prinsip keterjangkauan, keberlanjutan, aksesibilitas, ketersediaan, dan ramah lingkungan.
Lebih lanjut, Herry juga memaparkan dalam menghadapi backlog perumahan di tahun 2023 diperlukan pengembangan pembiayaan perumahan yang menyasar kelompok masyarakat berpenghasilan rendah informal, dan masyarakat berpenghasilan tanggung.
Di tahun 2023, Herry menjelaskan pemerintah akan lebih mengawasi kualitas berjenjang dengan mengawasi pengembang, asosiasi, dan perbankan.
“Satu hal lagi di tahun 2023 ini, selain permasalahan-permasalahan yang ada, masalah kualitas tetap jadi perhatian. Nanti pengawasan berjenjang, kolaboratif sifatnya akan terus dilakukan, pengembang diawasi oleh asosiasinya, pengembang juga diawasi oleh perbankan. Jadi tidak ada lagi antara perbankan saling balap, baru masang pondasi sudah akad,” kata Herry.
Leave a reply
