Kemenkop dan UKM Akan Kerahkan Kekuatan Dukung UMKM di Masa Covid-19

Kementerian Koperasi dan UKM akan mengerahkan segala kekuatannya untuk mendukung sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) pada Covid-19 ini. Pasalnya, sektor UMKM diharapkan menjadi penggerak utama pemulihan ekonomi nasional di masa Covid-19.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, pemulihan ekonomi nasional bertumpu kepada UMKM. Sebab, pelaku usaha di Indonesia 99% merupakan UMKM, termasuk penyerapan tenaga kerjanya cukup tinggi yakni 97%.

“Kalau kita address dengan benar UMKM ini, kita bisa mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran agar tidak terlalu tajam,” kata Teten saat menghadiri acara webinar secara daring, Jumat (4/9).

Teten mengatakan, pemerintah tidak bisa membantu semua pelaku UMKM. Pemerintah akan mendorong UMKM dalam situasi pandemi ini agar bisa bertahan atau bahkan tumbuh. Sementara bagi UMKM yang sudah tidak bisa bertahan dapat digolongkan sebagai kategori miskin baru dan akan diberikan bantuan sosial.

“Yang sudah tidak bisa bertahan, permintaan mereka sudah turun, mereka harus digolongkan sebagai kelompok miskin baru, mereka harus didorong ke program bansos. Kalau dikasih permodalan sudah tidak mungkin. Kalau suruh ambil pembiayaan dari bank nanti malah macet, malah memberatkan mereka untuk bangkit ketika situasi membaik,” kata Teten.

Sedangkan bagi UMKM yang masih mampu bertahan, kata Teten, pemerintah perlu mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mendukung UMKM baik dalam aspek pembiayaan, permintaan, maupun penyerapan produk. Dari segi pembiayaan pemerintah telah menyiapkan banyak program untuk membantu UMKM.

Bantuan itu mulai dari restrukturisasi kredit, subsidi bunga, hingga pinjaman modal kerja baru dengan suku bunga lebih murah. Khusus bagi sektor mikro yang akan mendapat fasilitas kredit usaha rakyat (KUR) super-mikro dengan bunga 0% untuk plafon pinjaman di bawah Rp 10 juta.

Pemerintah, kata Teten, juga telah mengeluarkan Banpres Produktif bagi usaha ultra mikro yang bersifat unbankable atau belum pernah menerima akses kredit dari lembaga keuangan formal. Banpres Produktif yang telah disalurkan saat ini mencapai Rp 13,4 triliun kepada 9,1 juta pelaku usaha mikro. Jumlah tersebut merupakan 61% dari pagu anggaran Rp 22 triliun.

“Yang unbankable kami berikan Rp 22 triliun, dan terus ditambahkan sampai penerimanya 15 juta karena kami optimistis ada beberapa anggaran yang terutama subsidi bunga yang estimasinya terlalu besar, sehingga penyerapannya rendah dan ini bisa dialihkan untuk UMKM,” kata Teten.

Serap UMKM
Selain masalah pembiayaan, kata Teten, pemerintah juga siap meningkatkan penyerapan produk hasil UMKM. Karena itu, komite PEN sudah membahasnya agar BUMN pangan dapat digerakkan untuk menyerap hasil produksi para UMKM.

“Eksportir menunda pembelian di tingkat petani dan ini kalau dibiarkan, petani tidak punya gudang, kalau disimpan malah rusak. Jadi saya kira ini juga dibahas bagaimana memanfaatkan resi gudang supaya diserap,” kata Teten.

Arahan dari Presiden Joko Widodo, kata Teten, agar belanja kementerian dan lembaga (K/L)fokus untuk membeli produk UMKM. Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020ada anggaran Rp 307 triliun untuk penyerapan produk UMKM.

Untuk Kementerian Koperasi dan UKM, kata Teten, bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa (LKPP) dan pemda menyiapkan UMKM untuk mendaftarkan produk mereka di e-katalog LKPP. Dengan demikian, penyerapan semakin cepat dan tidak perlu melalui tender.

Juga bekerja sama dengan Kementerian BUMN terkait Pasar Digital UMKM (PaDi) UMKM di mana BUMN kini memperoleh akses terhadap vendor UMKM yang telah diverifikasi dan dikurasi oleh Kemenkop.

“Pak Erick (Thohir) sudah MoU dengan kita. Belanja BUMN Rp 14 miliar ke bawah diperuntukkan untuk UMKM. Saat ini masih 9 BUMN yang siap dan ini secara gradual akan terus ditambah. Kalau 2 ini digerakkan saya kira ekonomi bisa bergulir kembali,” katanya.