Kemenko Perekonomian: Program Mandatory Biodiesel Bentuk Komitmen Pemerintah Turunkan Emisi Gas Rumah Kaca

Pemerintah Indonesia secara konsisten melakukan berbagai upaya dalam penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) terlihat komitmen kuat Indonesia dalam menurunkan GRK pada tahun 2030 dengan target unconditional atau business as usual sebesar 29% dan target conditional atau dengan dukungan internasional sebesar 41%.

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud menyampaikan bahwa komitmen nyata Pemerintah Indonesia dalam penurunan emisi GRK salah satunya adalah melalui program mandatory biodiesel berbasis kelapa sawit.

Hal tersebut disampaikan Deputi Musdhalifah dalam sesi talk show bertajuk Indonesia Biofuel Program: Leading in Providing Positive Impacts on GHG Emission Reduction and Economic Development yang dilaksanakan oleh Paviliun Indonesia dalam rangkaian COP26 UNFCCC Glasgow-Skotlandia, Jum’at (5/11/2021).

“Penggunaan domestik untuk biodiesel (B30) berbasis kelapa sawit pada tahun 2020 sebesar 8,40 juta kilo liter telah berkontribusi terhadap penurun emisi GRK sebesar 22,30 juta ton CO2-equivalent. Selain itu, nilai tambah dari konversi CPO menjadi B30 telah meningkatkan nilai tambah sebesar Rp13,19 triliun sehingga dapat menghemat cadangan devisa sebesar US$2,64 miliar dari mengurangi impor bahan bakar berbasis fosil,” kata Musdhalifah dalam siaran pers tertulis.

Untuk menjamin prinsip keberlanjutan dari sumber bahan baku B30, telah di implementasikan sistem sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), dimana salah satu tujuan dari sertifikasi ISPO adalah untuk menurunkan emisi GRK dari sektor kelapa sawit. Prinsip dan kriteria ISPO telah secara jelas mengatur usaha perkebunan sawit untuk melakukan mitigasi dan inventory emisi GRK.