Inilah Rincian Program PEN 2022

Rencana Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara (RAPBN) 2022 mengusung tema “Melanjutkan Dukungan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”. Adapun fokus RAPBN 2022 pada dukungan kesehatan dan penguatan perlindungan masyarakat, dengan tetap fleksibel serta antisipatif menghadapi ketidakpastian.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan RAPBN 2022 melanjutkan konsolidasi fiskal dengan antisipatif terhadap ketidakpastian. Ia mengatakan pemerintah juga akan terus mengakselerasi program vaksinasi agar dapat mengendalikan pandemi dan ini merupakan kunci pemulihan ekonomi nasional.

Pemerintah dalam RAPBN 2022 menetapkan target Pendapatan Negara sebesar Rp1.840,7 triliun dan Belanja Negara sebesar Rp2.708,7 triliun.  Nominal defisit turun 9,7% dibandingkan APBN 2021, atau Defisit APBN sebesar 4,85% dari PDB.

Pemerintah pun menyiapkan tambahan kebutuhan anggaran melalui pengalokasian untuk Program PEN 2022, yang akan fokus untuk kebutuhan Penanganan Kesehatan sebesar Rp148,1 triliun dan kebutuhan anggaran untuk Perlindungan Masyarakat sebesar Rp153,7 triliun.

Untuk penanganan kesehatan terdiri dari Testing, Tracing, Treatment sebesar Rp4,5 triliun; perawatan pasien Covid-19 sebesar Rp14,9 triliun (250 ribu pasien dirawat dengan cost sharing BPJS 15%); obat Covid-19 sebesar Rp1 triliun (4 juta paket); insentif nakes (12 bulan) untuk Pusat sebesar Rp6,4 triliun dan Daerah sebesar Rp6,1 triliun; vaksinasi dengan anggaran pengadaan sebesar Rp38,44 triliun; insentif perpajakan vaksin sebesar Rp2,4 triliun; penanganan kesehatan lainnya di daerah sebesar Rp26,2 triliun; dan antisipasi kesehatan lainnya Rp38,7 triliun (a.l. perluasan klaim pasien 650 ribu dengan cost sharing BPJS 15%).

Adapun untuk perlindungan masyarakat antara lain rencananya dialokasikan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) sebesar Rp28,7 triliun; Kartu Sembako untuk 18,8 juta KPM sebesar Rp45,1 triliun; Kartu Prakerja sebesa Rp11,0 triliun; dukungan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan sebesar Rp5,6 triliun; BLT Desa sebesar Rp27,2 triliun; dan Cadangan Perluasan Rp36,16 triliun.

Dalam Cadangan Perluasan akan digunakan untuk Bansos tunai kepada 10 juta KPM sebesar Rp12,02 triliun (selama 6 bulan dengan masing-masing senilai Rp200.000); Kartu sembako PPKM untuk 5,9 juta KPM Rp7,1 triliun (6 bulan masing-masing sebesar Rp200.000); bantuan kuota internet untuk 38,1 juta siswa dan pendidik Rp8,1 triliun (6 bulan); dan Cadangan Perlinmas sebesar Rp9,0 triliun.