IEI Sebut Hunian TOD Harganya Tak Terjangkau MBR

The Indonesia Economic Intelligence (IEI) melihat hunian Transit Oriented Development (TOD) memang menarik namun tapi harganya menjadi tidak terjangkau untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pasalnya, lokasinya yang dinilai strategis membuat harganya menjadi lebih mahal.

Menurut Chief Economist IEI Sunarsip, konsep hunian TOD dengan harga terjangkau dapat terealisasi apabila kontraktor, pengembang, maupun lahan yang digunakan itu memang milik pemerintah.

“Terealisasi kalau kontraktornya pengembangnya atau lahan yang digunakan itu adalah memang lahan-lahan yang dimiliki oleh pemerintah atau kontraktornya adalah merupakan perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat,” ucap Sunarsip dalam Webinar IEI pada Selasa (11/07/2023).

Jika lahan tersebut bukan milik pemerintah, Sunarsip menyebut konsep TOD di Jakarta akan sulit diterapkan. Pasalnya swasta pasti menghendaki return yang lebih tinggi.

“Kalau di lokasi-lokasi yang bukan merupakan wilayahnya pemerintah, tanahnya bukan tanah pemerintah sistem TOD itu agak susah untuk diterapkan rata-rata TOD-nya itu bukan TOD perumahan tetapi untuk TOD komersial,” ungkapnya.

Pihaknya juga mencontohkan salah satu TOD berkembang yang lokasinya berdekatan dengan stasiun kereta api. TOD tersebut berada di lahan KAI yang merupakan BUMN, dan kontraktornya pun PT Pembangunan Perumahan (PTPP) yang juga BUMN. Meski begitu, Sunasip menjelaskan bahwa tetap akan ada skema untuk MBR maupun untuk komersial.