DNKI Harapkan 2 Proyek Percontohan Percepatan Keuangan Inklusif Bisa Jadi Motor

Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) bersama Bank Dunia dan didukung oleh Pemerintah Swiss melalui State Secretariat for Economic Affairs (SECO) telah melaksanakan Proyek Percontohan Percepatan Keuangan Inklusif selama November 2019 sampai September 2020.

Proyek percontohan ini dilaksanakan di dua lokasi yaitu Kampung Tanjung Batu, Kabupaten Berau, yang menyasar rumah tangga nelayan, dan di Desa Pegagan Kidul, Kabupaten Cirebon, yang menyasar rumah tangga pekerja migran dan pekerja migran purna. Pelaksanaan proyek percontohan ini bersinergi dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Jawa Barat, TPAKD Provinsi Kalimantan Timur, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan mitra industri jasa keuangan.

Beberapa mitra industri jasa keuangan yang turut berperan serta dalam proyek ini meliputi LJK perbankan maupun nonbank, yaitu BPD Jawa Barat dan Banten (BJB), BPD Kaltimtara, BPR Astanajapura, BRI, BNI, Mandiri, BTPN, PNM Mekaar, Pegadaian, BPJS Kesehatan, Jasindo, dan BRILife serta penerbit uang elektronik LinkAja dan Dana. Mereka berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi, product matching, dan penciptaan ekosistem digital di desa.

“Replikasi yang lebih luas dari proyek percontohan percepatan keuangan inklusif sebagaimana mana yang dilakukan oleh Sekretariat DNKI bersama Bank Dunia dan pemangku kepentingan lainnya diharapkan dapat mendukung tercapainya target keuangan inklusi sebesar 90% pada 2024,” kata Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah Erdiriyo, mewakili Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Iskandar Simorangkir yang juga berperan sebagai Sekretaris DNKI dalam siaran pers tertulis.

Erdiriyo berharap dengan adanya diseminasi hasil proyek percontohan ini akan dapat membuka peluang kegiatan replikasi di daerah lain.