Chatib Basri Perkirakan Pemulihan Ekonomi Indonesia Berbentuk Huruf W, Bila Pandemi Belum Terkendali

Pemerintah dalam APBN 2022 memperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh 5,2%. Namun, menurut ekonom sekaligus mantan Menteri Keuangan Muhammad Chatib Basri, target tersebut bisa meleset apabila pandemi Covid-19 tidak terkendali.

Chatib mengatakan pemulihan ekonomi akan sangat tergantung kepada bagaimana kemampuan mengatasi pandemi. Pandemi Covid-19 merupakan varibel yang tidak bisa diprediksi dengan pasti.

Pemulihan aktivitas ekonomi yang terjadi belakangan ini tidak bisa menjadi landasan untuk memperkirakan apa yang terjadi tahun depan. Sebab, belajar dari tahun 2020 lalu dan tahun 2021 ini, beberapa kali pemerintah melonggarkan mobilitas sosial, namun pada akhirnya kembali diketatkan setelah terjadi lonjakan kasus Covid-19. Pengetatkan kembali ini menyebabkan pemulihan ekonomi pun ikut terganggu seperti yang terjadi pada kuartal ketiga 2021 ini.

“Jadi, yang saya mau bilang adalah selama herd immunity belum tercapai, selama vaksin roll out belum bisa mencapai 70-80%, maka ada risiko pemulihan ekonominya bentuknya W. Naik, turun, naik lagi, turun. Itulah yang membedakan antara negara seperti Indonesia dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat itu akses vaksinnya luar biasa. Vaksin roll out-nya sudah mencapai di atas 50% atau Singapura 80%, Australia sekitar 80%,” ujar Chatib dalam ‘Bincang APBN 2022’, Senin (18/10).

Menurut Chatib, bila Indonesia mampu mengatasi pandemi dimana vaksinasi bisa mencapai target pada kuartal pertama 2022, maka target pertumbuhan 5,2% pada tahun 2022 di dalam APBN bukan sesuatu yang berlebihan.

“Tetapi kalau pandemi merebak lagi, pemerintah harus tighten aktivitas ekonomimya maka kita akan berhadapan dengan sistuasi mungkin mirip dengan 2021 sampai dengan vaksinya selesai,” ujarnya.

Menurutnya, bila pemulihan ekonomi Indonesia berbentuk huruf W (W Shape), maka implikasi ke APBN adalah pemerintah tidak bisa buru-buru melakukan pemotongan belanja.

“Kalau W shape, maka mau tidak mau spending cut itu tidak mungkin dilakukan segera karena harus diberikan perlindungan sosial,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan pandemi Covid-19 yang belum berakhir baik di level global maupun Indonesia, merupakan salah satu ketidakpastian ekonomi tahun 2022.

“Untuk itu, APBN 2022 ini harus terus antisipastif, responsif dan fleksible dalam merespons ketidakpastian tersebut. Namun juga harus tetap mencerminkan optimisme dan kehati-hatian,” ujar Febrio.

Tema kebijakan fiskal tahun 2022 ini, tambah Febrio adaalah pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Tema ini mengandung dua unsur penting. Pertama, APBN 2022 tetap diarahkan untuk menuntaskan penanganan pandemi sekaligus melakukan upaya pemulihan ekonomi secara bertahap. Kedua, APBN 2022 juga terus diupayakan untuk mendukung reformasi struktural dalam rangka mendukung akselerasi pertumbuhan dan menciptakan ekonomi yang kuat dan terus berkelanjutan di masa depan.