BTN Jelaskan Syarat Penerima Fasilitas Subsidi

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN merespons pandangan dari anggota Komisi VI DPR mengenai penerima fasilitas subsidi rumah. Saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI, Direktur Utama BTN, Haru Koesmahargyo menjelaskan bahwa BTN hanya mengikuti regulasi yang sudah ditetapkan.

“Penghasilan itu diputuskan oleh peraturan Menteri PUPR bahwa penyaluran KPR FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) dengan fasilitas subsidi memang dibatasi kalau individual Rp6 juta per orang per bulan. Jadi melewati 6 juta maka tidak masuk dalam kategori penerima. Atau apabila debitur itu keluarga, gabungan penghasilan suami itu tidak boleh melebihi Rp8 juta per bulan,” kata Haru.

Persyaratan untuk mengambil KPR ini pun berpedoman pada slip gaji seseorang atau dibuktikan dari pendapatan kalau bukan dari penghasilan tetap seperti halnya sektor informal.

Adanya persyaratan tersebut kemudian dapat menjadi polemik karena penghasilan seseorang kadang bisa lebih dari biasanya terlebih apabila mendapatkan bonus hingga mencapai lebih dari Rp4 juta.

Dirut BTN juga menjelaskan mengenai status pekerja yang menjadi salah satu persyaratan pengajuan KPR

“Jadi selama ini memang  jumlah  penerima subsidi itu di bawah 10% mungkin sekitar 7 sampai 8% pelan-pelan naik dengan adanya BP Tapera. Keanggotaan dari BP Tapera itu juga bisa menjadi salah satu syarat karena kita menggunakan inklusi keuangan melalui bukti bahwa mereka melakukan iuran,” jelas Haru.

Haru juga akan menampung pandangan dari anggota Komisi VI DPR mengenai kesempatan bagi orang yang berpenghasilan tidak tetap tapi dengan nominal besar. “Nasihatnya kami tampung Pak, nanti kami perhatikan. Tentunya ini bukan sekali pas dapat tinggi langsung dihitung karena itu sebenarnya rata-rata saja dalam setahun,” jelas Haru.

Haru berharap agar penyaluran-penyaluran rumah subsidi ini tepat sasaran serta bangunan yang dibangun layak fungsi sesuai dengan beberapa kriteria yang telah ditetapkan.