Aliansi Pengemudi Independen Lontarkan Sejumlah Permintaan ke DPR dan Pemerintah

Aliansi Pengemudi Independen (API) mengemukakan beberapa permintaannya terkait minimnya kesejahteraan sopir di Indonesia. Mereka mengklaim upahnya tak sebanding dengan risiko pekerjaan. Sopir yang sering disalahkan dalam berbagai kondisi.

“Disini kami butuh keadilan, keadilan untuk minta solusi. Bagaimana kalau masalah overload over dimensi ini yang disalahkan sopir. Bagaimana pemilik barangnya Pak? Jangan sopir saja yang dibikin salah, tapi pemilik barang ini mohon untuk dilibatkan,” kata Ketua Umum Aliansi Pengemudi Independen (API), Suroso saat Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi V DPR pada 23 November 2022.

Ia juga melontarkan sejumlah permintaan kepada pemerintah. Pertama, memohon untuk ditetapkan standarisasi upah. Sopir bukanlah buruh semata, namun juga sudah menjadi buruh profesi dengan kesejahteraan perlindungannya yang tidak ada sama sekali. Upah sopir pun sangat rendah, padahal sopir kerjanya 24 jam dengan risiko yang sangat tinggi.

Oleh karena itu, pemerintah dimohon dapat memberikan perlakuan tarif dari terendah dan tertinggi sebagai patokan agar para sopir bisa sejahtera.

Kedua, ditingkatkan lagi perlindungan selama di jalan, karena ketika di jalan-jalan tertentu sopir sering mendapatkan pemerasan-pemerasan yang rawan terjadi. Selanjutnya, tentang terkait perubahan UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya khususnya pelanggaran overdimension dan overloading (ODOL).

Alasan pelanggaran tersebut karena jika kebutuhan-kebutuhan ini tidak dibawa bersamaan maka tidak bisa menutup biaya operasional.

API juga meminta penetapan berlakunya perubahan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya ditunda dulu di tahun 2023. Terakhir, meminta agar diperhatikan lahan parkir yang nyaman agar bisa menjadi titik peristirahatan atau rest area.

Dengan adanya beberapa permintaan ini, diharapkan Pemerintah akan memperhatikan kesejahteraan dan keamanan para sopir.