3 Tantangan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia

Untuk mengembangkan perekonomian dan keuangan syariah Indonesia setidaknya ada 3 tantangan agar bisa berdaya saing global. Pertama, pengembangan industri syariah atau halal untuk melahirkan industri yang efisien.

Karena itu, kata Wakil Presiden Ma’ruf Amin, perlu dikembangkan ekosistem industri halal yang terintegrasi dalam kegiatan ekonomi mulai dari input, proses produksi, distribusi pemasaran hingga konsumen. Untuk itu, pemerintah terus berupaya memperbanyak pembentukan kawasan industri halal.

“Atau beberapa kebijakan lainnya untuk mendukung industri halal juga dikembangkan di antaranya melalui penguatan industri dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) berbasis syariah,” kata Ma’ruf dalam sambutannya di peresmian Lembaga Shafiec-Forum Nasional Keuangan Syariah, Jumat (12/3).

Tangkapan layar YouTube, Wakil Presiden Ma’ruf Amin/Iconomics

Melalui Undang Undang Cipta Kerja, kata Ma’ruf, juga didirikan bank syariah Indonesia serta membuka partisipasi masyarakat luas secara aktif dalam pengembangan ekonomi syariah. Tantangan kedua adalah digitalisasi. Menurut Ma’ruf, ekonomi saat ini mengarah kepada digitalisasi.

Kecenderungan tersebut, kata Ma’ruf, mempercepat perubahan aktivitas ekonomi ke arah digital, termasuk penjualan barang dan jasa hingga aktivitas keuangan. Saat ini semakin banyak yang menggunakan platform digital sehingga pengembangan digitalisasi menjadi keharusan dan ekosistem ekonomi serta keuangan syariah tidak boleh tertinggal dari kemajuan teknologi digital ini.

Di Indonesia transaksi digital pada 2020, kata Ma’ruf, mencapai US$ 44 miliar atau setara 44% dari transaksi digital di Asia Tenggara dan diperkirakan akan terus meningkat menjadi US$ 124 miliar pada 2025. Transaksi terbesar berasal dari sektor e-commerce, layanan transportasi, penjualan makanan online, media online serta layanan travel online.

“Sementara Bank Indonesia mencatat transaksi digital perbankan pada tahun 2020 mencapai Rp 2.774 triliun atau naik 13,901%,” ujar Ma’ruf.

Untuk mendukung dan mempercepat transformasi ekonomi digital dalam negeri, kata Ma’ruf, pemerintah terus memberikan dukungan tidak hanya dari sisi regulasi namun juga dukungan pengembangan infrastruktur. Selain itu, pemerintah saat ini juga sedang menyusun strategi nasional ekonomi.

Tantangan ketiga, kata Ma’ruf, adalah kekurangan sumber daya manusia (SDM) di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Pemenuhan kebutuhan SDM syariah dipenuhi dari SDM umum melalui berbagai pelatihan. Ke depan seiring berkembangnya ekonomi dan keuangan syariah, maka menciptakan SDM yang benar-benar ahli di bidang ini merupakan suatu kebutuhan.

“Peran kampus sangat penting dalam menciptakan SDM yang andal di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Saya berharap kurikulum yang dibuat dapat menyesuaikan kebutuhan industri,” kata Ma’ruf.