Menteri Bahlil akan Pangkas Syarat dan Waktu Perizinan Investasi Pembangkit Listrik Geothermal

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan akan memangkas syarat dan waktu perizinan pemanfaatan energi panas bumi untuk mempercepat investasi.

“Kami izin kepada Presiden, kami akan memangkas baik dari sisi syarat dan waktu, untuk mendorong teman-teman investor melakukan percepatan-percepatan investasi. Jadi, teman-teman investor tidak perlu ragu, kami akan melakukan reform berbagai langkah-langkah konstruktif dalam rangka percepatan,” ujar Bahlil dalam keterangannya.

“PLTP (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi) peluangnya besar, artinya banyak investor yang mencari energi hijau, ini sudah kita kerjakan, namun tidak berjalan dengan cepat. Ternyata, untuk memulai konstruksi dari awal sampai urusan perizinan bisa sampai 5-6 tahun. Ini yang mestinya paling cepat harus dibenahi, agar dari 24.000 MW, yang baru dikerjakan hanya 11%, bisa segera dikerjakan oleh para investor, sehingga kita memiliki tambahan listrik hijau yang lebih banyak,” kata Presiden Joko Widodo.

Jokowi menyampaikan urusan-urusan perizinan itu masih banyak yang ruwet. Menurutnya, itu yang harus dibenahi sistemnya, sehingga terjadi kecepatan, ada pemangkasan-pemangkasan. Ia menyontohkan urusan AMDAL sampai setahun-dua tahun, belum izin-izin yang lainnya.

“Ya, kalau sampai enam tahun itu, ya siapa yang mau investasi kalau suruh nunggu sampai enam tahun?” kata Jokowi.

Bahlil mengatakan Indonesia merupakan negara dengan potensi energi panas bumi terbesar di dunia dengan potensi 24 GW. Sekitar 40% potensi panas bumi dunia berada di Indonesia. Saat ini, kapasitas dari pembangkit listrik panas bumi (PLTP) di Indonesia mencapai 2,6 GW, tertinggi ke-2 di dunia. Angka tersebut naik sekitar dua kali lipat dalam 10 tahun terakhir. Kapasitas listrik PLTP tersebut mencakup 18,5% total kapasitas listrik EBT nasional atau 3% dari total kapasitas listrik di Indonesia.

“Dalam 10 tahun terakhir, akumulasi investasi Pembangunan PLTP juga tumbuh signifikan yaitu naik hingga 8 kali lipat sehingga di tahun 2024 diperkirakan mencapai US$8,7 miliar Pembangunan PLTP tersebut telah menciptakan hampir 900 ribu lapangan kerja baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan mampu kontribusi ke negara Rp16 triliun. Tidak hanya dampak ekonomi, PLTP juga telah berkontribusi untuk mengurangi 17,4 juta ton emisi CO2 per tahun di Indonesia,” kata Bahlil.

Pada pembukaan International Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE), Kementerian ESDM juga mengumumkan hasil penawaran 7 Wilayah Kerja Panas Bumi serta Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (WPSPE), yaitu WKP Cisolok-Sukarame 40 MW, WKP Nage 40 MW, WKP Hu’u Daha 60 MW, WKP Toka Tindung 40 MW, WPSPE Koto Sani Tanjung Bingkung 40 MW, WPSPE Bora Pulu 40 MW, dan WPSPE Samosir 40 MW.