Anggota Komisi VI Ini Usulkan Penyaluran Bansos Lewat BUMN agar Efektif dan Tepat Sasaran

Anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto mengusulkan penyaluran bantuan sosial (bansos) sebaiknya dilakukan melalui perusahaan badan usaha milik negara (BUMN). Upaya tersebut untuk mencegah kepentingan politik tertentu dalam hal penyaluran bansos.

Karena itu, kata Darmadi, pihaknya mendorong penyaluran bansos itu untuk dilanjutkan karena bermanfaat baik untuk masyarakat. Namun, skema penyaluran bansos itu dinilai perlu dibenahi agar penerima manfaat tepat sasaran.

“Negara punya kewajiban memastikan rakyatnya tidak ada yang kekurangan dalam hal bahan pokok, termasuk rakyat kecil. Kalau dihapus, program itu bukan pilihan yang bijak. Justru hanya akan menambah beban baru bagi negara nanti­nya,” kata Darmadi dalam keterangan resminya pada Kamis (4/1).

Dari sisi kebijakan, kata Darmadi, Komisi VI dalam rangka menjalankan fungsinya berupaya membentuk panitia kerja (panja) efektivitas penyaluran bansos. Pembentukan panja tersebut merupakan wujud dari tanggung jawab DPR kepada rakyat sehingga lewat hal tersebut penyaluran bansos lebih efektif dan tepat sasaran.

“Panja akan mudah mengawasi distribusi terhadap empat program bantuan pangan yang tengah berjalan senilai Rp 400 triliun tersebut. Jangan sam­pai di tengah gegap gempita pemilu, bantuan untuk rakyat diselewengkan. Ini harus kita jaga dan antisipasi,” ujar Darmadi.

Secara terpisah, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, pemerintah tetap menjalankan program bansos, meski ada sejumlah pihak yang mendorong program tersebut dihentikan.

“Kalau ada orang yang ingin bansos, BLT (bantuan langsung tunai) ini dihentikan. Kita ingin ini dilanjutkan dan ingin ditambah. Itu kira-kira,” kata Zulkifli.