Pengusaha ke Jokowi Soal IKN: Kalau Kepastian dan Reformasi Hukum Ada, Kita Siap Support

Anne Patricia Sutanto mengatakan kepastian hukum dibutuhkan para pengusaha dalam proyek Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Vice CEO PT Pan Brothers Tbk and Group itu menyampaikan hal itu secara langsung kepada Presiden Joko Widodo dalam acara Kompas 100 CEO Forum yang digelar di IKN, Kamis (2/11).

Presiden di sela-sela sambutanya meminta satu perwakilan pengusaha yang hadir dalam acara itu untuk memberikan komentar terkait IKN.

“Saya pengin satu orang komentar dulu. Ibu-ibu siapa? Silakan. Tahu, tekstil garmen, furnitur juga,” ujar Presiden Jokowi.

Tak menyia-nyiakan kesempatan, Anne pun berdiri menyampaikan pandangannya. Ia mengatakan selain infrastruktur dan hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA), modal penting lainnya untuk mencapai Indonesia Emas 2045 adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan kepastian hukum.

Anne mengatakan kepastian hukum dibutuhkan terutama terkait dengan keterlibatan pihak swasta dalam Pembangunan IKN melalui skema Public-Private Partnership (PPP). Anne khawatir, seiring dengan pergantian pemerintahan nanti, para pengusaha yang ikut membangun IKN justru terjerat masalah hukum.

“Ya, kalau kepastian hukum dan reformasi hukum ada kita siap, Pak untuk support IKN bersama Bapak. Karena itu yang kita perlukan dari teman-teman di sini karena kita ini private sector, Pak. Jangan sampai kita support, tapi kita enggak jelas, nantinya ujung-ujungnya ya Bapak tahu deh,” ujar Anne.

Presiden Jokowi pun langsung menimpali. “Kok enggak jelas? Yang enggak jelas apanya sih?”

Anne mengatakan, “ujung-ujungnya kita yang diperiksa. Kita yang ini, ini Pak,” ujarnya

“Kok diperiksa, itu kenapa? Membangun IKN kok diperiksa, itu diperiksa,” timpal Presiden lagi.

Presiden Jokowi mengatakan IKN adalah investasi untuk keberlanjutan Indonesia. Ia menjamin proyek ini akan terus berlanjut meski pemerintahan berganti.

“Jadi, kalau masih ada khawatir-khawatir apa gitu loh. Pak nanti enggak dilanjutkan, lah undang-undangnya sudah ada, undang-undangnya itu didukung oleh 93 persen fraksi partai-partai di DPR, apa lagi, takut apa lagi? Takut pemilu? Ini kadang-kadang apa, kita ini kan sudah berapa kali pemilu langsung, 2009, 2014, 2019, ya kalau mau pemilu anget-anget dikit, agak-agak panas kan enggak apa-apa. Yang paling penting Bapak-Ibu jangan beli kipas gitu, ngipasin, atau ibu-ibu beli kompor, manas-manasin,” ujar Presiden Jokowi.