Anggota Komisi XI Ini Desak BI Evaluasi Penggunaan QRIS untuk Judi Online

Anggota Komisi XI DPR Puteri Anetta Komarudin mendesak Bank Indonesia (BI) mengevaluasi penggunaan sistem pembayaran Quick Response Code Indonesian Standar (QRIS) agar tidak disalahgunakan untuk kegiatan ilegal seperti judi online. Juga perlu mengawasi mencegah terjadinya praktik penyelewengan penggunaan QRIS dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Karenanya, kami pasti mendesak Bank Indonesia untuk mengevaluasi dalam penyediaan layanan QRIS agar dilakukan secara hati-hati dan tidak sembarangan,” kata Puteri saat dihubungi, Rabu (27/9).

Puteri mengatakan, sebagai institusi yang mengatur sistem pembayaran, BI juga perlu meningkatkan mitigasi risiko, khususnyadalam proses bisnis penyediaan QRIS. Karena itu, BI BI bersama penyedia jasa pembayaran (PJP) perlu mengambil langkah selektif dalam memilih merchant yang boleh menggunakan QRIS.

Selanjutnya, kata Puteri, BI perlu mengambil langkah tegas jika menemukan PJP atau merchant yang memfasilitasi aktivitas judi online. Berdasarkan itu, maka BI harus terus berkoordinasi dan berkolaborasi bersama pihak-pihak terkait menelusuri kejadian penyalahgunaan QRIS untuk kegiatan ilegal.

“Bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan kementerian/lembaga lain untuk menelusuri serta menindak rekening atau nomor identitas merchant yang terkait judi online tersebut,” kata Puteri.

Sebelumnya, beredar di media sosial X (Twitter), salah satu akun yang disinyalir menjalankan praktik judi online mengunggah foto yang menyatakan bahwa metode deposit dana bisa menggunakan sistem QRIS. “Main poker dan slot deposit via QRIS, mudah, praktis, dan tanpa biaya,” tulis akun tersebut.