Pengamat: Perombakan Kabinet Hak Prerogatif Jokowi, Bukan Partai Pengusung

Indonesia Political Review (IPR) menilai Presiden Joko Widodo akan melakukan perombakan kabinet selepas perhelatan G20 di Bali. Ditambah lagi sinyal-sinyal perombakan itu telah disampaikan Jokowi dalam beberapa hari terakhir.

“Ini sudah saya prediksi, saya ingat beberapa bulan yang lalu saya pernah ungkapkan ke media bahwa saya dapat informasi A1 nanti pasca-G20 itu saya menganalisis akan ada reshuffle. Nah, saat ini kan G-20 sudah selesai, lalu muncul reshuffle kabinet,” kata Direktur Eksekutif IPR Ujang Komarudin saat dihubungi, Senin (26/12).

Ujang mengatakan, isu reshuffle yang muncul kali ini lebih bermuatan politis ketimbang evaluasi kinerja setiap menteri. Arah perombakan kian terlihat ketika Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden yang akan diusung pada Pemilu 2024.

“Saya melihat reshuffle kali ini adalah persoalan deklarasi Nasdem untuk Anies Baswedan. Kelihatan arahnya ke sana. Artinya pure pada politik bukan berbasis pada kinerja. Kalau berbasis kinerja banyak menteri-menteri yang akan terkena reshuffle, karena kinerjanya yang babak belur, yang biasa-biasa saja, yang tidak performance,” ujar Ujang.

Di samping pernyataan Jokowi, kata Ujang, dorongan perombakan kabinet ini juga muncul dari PDI Perjuangan yang meminta agar mengevaluasi kinerja menteri dari Partai Nasdem. Dan, urusan perombakan kabinet seharusnya menjadi hak prerogatif presiden bukan urusan partai pengusung seperti PDI Perjuangan.

“Karena itu hak prerogatif presiden tentu presiden yang akan menentukan, apakah menteri-menteri Nasdem akan digeser atau tidak,” kata Ujang.

Dalam perombakan kabinet kali ini, kata Ujang, pihaknya memperkirakan menteri-menteri dari Nasdem akan terdepak. Bahkan diperkirakan ketiga menteri dari Nasdem mungkin akan diganti bila perombakan kabinet dilakukan Presiden Jokowi.

“Bisa juga 2 yang diganti tetapi yang 1 dibiarkan tidak di-reshuffle. Semua tergantung Jokowi, tapi menteri Nasdem yang akan kena, saya melihat kelihatannya menteri Nasdem akan kena. Ini prediksi dan analisis saya,” katanya.

Sebelumnya, Jokowi membuka kemungkinan perombakan kabinet sebagai respons atas hasil survei Charta Politika Indonesia yang menyebutkan 61,8% responden setuju adanya reshuffle. Walau membuka peluang reshuffle, Jokowi akan tetapi tidak menegaskan waktu pelaksanaannya.

“Mungkin (reshuffle). Ya Nanti,” kata Jokowi.

Sebagai informasi, survei Charta Politika Indonesia yang digelar pada 8-16 Desember 2022 menyebutkan 60,5% responden merasa puas dengan kinerja Kabinet Indonesia Maju. Sedangkan 32,7% menjawab tidak puas, dan 6,9% memilih tidak tahu atau tidak jawab.

Kemudian, ketika diberi ditanyakan soal setuju atau tidak setuju jika Presiden Jokowi kembali melakukan reshuffle terhadap para menterinya, 61,8% menjawab setuju, sedangkan 26,6% merasa tidak setuju, dan 11,7% memilih tidak tahu/tidak jawab.