DPR Setujui Penyusunan dan Pembahasan Prolegnas Prioritas 2023

DPR menyetujui evaluasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2022 dan penyusunan dan pembahasan Prolegnas Prioritas 2023 serta evaluasi Prolegnas perubahan ke-4 2020-2024. Keputusan itu diambil setelah mendengarkan laporan Badan Legislasi (Baleg) dalam sidang paripurna pada Kamis (15/12) ini.

“Kami selaku pimpinan rapat paripurna akan menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah laporan Baleg mengenai penetapan Prolegnas perubahan RUU Prioritas tahun 2022, Prolegnas RUU Prioritas tahun 2023, dan Prolegnas perubahan ke-4 tahun 2020-2024 tersebut dapat disetujui?” kata Wakil Ketua DPR Lodewijk Freidrich Paulus.

“Setuju,” jawab anggota Dewan.

Sementara itu, Wakil Ketua Baleg Achmad Baidowi mengatakan, Prolegnas RUU perubahan prioritas 2022 sebanyak 32 RUU, Prolegnas RUU Prioritas 2023 sebanyak 39 RUU dengan rincian 24 RUU diusulkan DPR, 12 RUU diusulkan pemerintah, dan 3 RUU diusulkan DPD, serta Prolegnas RUU perubahan ke-4 2020-2024 sebanyak 259 RUU.

“Berdasarkan pendapat yang disampaikan masing-masing fraksi, serta pendapat pemerintah, semua fraksi menyetujui secara bulat hasil evaluasi Prolegnas Prioritas 2022, penyusunan dan pembahasan Prolegnas RUU Prioritas 2023, dan Prolegnas RUU perubahan ke-4 2020-2024,” ujar Achmad.

Berikut ini daftar 39 RUU Prolegnas Prioritas 2023 yaitu:

RUU usulan DPR:

1. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
2. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
3. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
4. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
5. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
6. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
7. Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (dalam Prolegnas Tahun 2020-2024 tertulis Rancangan Undang- Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan)
8. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas I Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
9. Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan.
10. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.
11. Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Omnibus Law) dalam Prolegnas Tahun 2020-2024 tertulis Rancangan Undang- Undang tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Omnibus Law).
12. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.
13. Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol.
14. Rancangan Undang-Undang tentang Bahan Kimia.
15. Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
16. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
17. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
18. Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan (Omnibus Law) Dalam Perubahan Ketiga 2020-2024 Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Kesehatan Nasional).
19. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
20. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
21. Rancangan Undang-Undang tentang Kefarmasian.
22. Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat.
23. Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama.
24. Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak.

RUU usulan pemerintah:

1. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
2. Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata.
3. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia.
5. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
6. Rancangan Undang-Undang tentang Desain Industri.
7. Rancangan Undang-Undang tentang Wabah.
8. Rancangan Undang-Undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
9. Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana.
10. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
11. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara
12. Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik.

RUU usulan DPD:

1. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
2. Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan.
3. Rancangan Undang-Undang DPD Usulan baru Prolegnas tentang Bahasa Daerah.